Golkar Tarik Dukungan Pembahasan Revisi UU Pemilu

Reporter

Editor

Amirullah

Pimpinan sidang Munas X Golkar, Azis Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 5 Desember 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menarik diri atau menghentikan pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dia mengatakan, Golkar juga mendukung pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah UU mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024. Itu untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi," kata Azis seperti dikutip dari Antara, Rabu, 10 Februari 2021.

Baca: Peta Dukungan Fraksi di DPR soal Pilkada 2024 dan Kelanjutan Revisi UU Pemilu

Dengan demikian, mayoritas fraksi di DPR kini sepakat menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu yang sudah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021 itu. Hanya tersisa Partai Demokrat dan PKS yang keukeuh ingin revisi.

Menurut Azis, kewenangan proses penarikan pembahasan RUU Pemilu dalam mekanisme pengambilan keputusan berada di Badan Legislasi dan menunggu hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg. Pimpinan DPR saat ini menunggu surat resmi dari setiap fraksi di Badan Legislasi DPR. .

Azis menjelaskan, jika semua fraksi di Baleg menyepakati untuk menarik revisi UU Pemilu, maka Pimpinan DPR akan mendrop dalam daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021.






Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

2 jam lalu

Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

Politikus senior Golkar itu menyebut Anies Baswedan sebagai juniornya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

4 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

6 jam lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

7 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

7 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

7 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

8 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

8 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.