Revisi UU Pemilu, Perludem Sebut Sikap Sejumlah Parpol di DPR Tak Konsisten

Warga memasukkan jarinya ke dalam tinta usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jalan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu, 24 April 2019. Pemilu ulang tersebut dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih pemegang form A5 yang mencoblos 5 surat suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada inkonsistensi sikap fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan menolak revisi UU Pemilu. Sebab, kata Titi, rencana revisi itu telah dibahas di Komisi II DPR hingga menghasilkan sebuah draf.

RUU Pemilu telah disepakati menjadi salah satu Program Legislasi Nasional 2021 saat rapat kerja Badan Legislasi dan pemerintah, meskipun belum ditetapkan dalam rapat paripurna. Titi mengingatkan, ketok palu di Baleg itu pun melibatkan semua fraksi.

"Tiba-tiba beberapa partai mengatakan tidak perlu revisi. Jadi ada kontradiksi dalam perjalanan sikap fraksi-fraksi terkait pembahasan RUU Pemilu ketika di awal sampai posisi hari ini," kata Titi dalam diskusi "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?", Sabtu, 30 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Jubir Timses di Pilpres 2019, Bahas UU Pemilu

Titi mengakui politik memang dinamis, tetapi bukan berarti inkonsisten. Menurut dia, dinamika tersebut tetap harus dalam kerangka komitmen untuk memperbaiki pemilu.

Titi pun menjelaskan mengapa UU Pemilu sebaiknya direvisi. Ia mengingatkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 dengan segala imbas negatifnya. Mulai dari jatuhnya korban jiwa dari petugas penyelenggara akibat beban kerja terlalu berat, polarisasi yang ekstrem, dan distorsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Titi, pengalaman itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa hal. Seperti ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), keserentakan pemilu, dan tata kelola administrasi pemilu. "Menjelang selesai proses Pemilu 2019 hampir semua evaluasinya seperti itu, harus ada perbaikan, harus ada evaluasi," ujar dia.

Titi pun mengapresiasi upaya Komisi II DPR menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu undang-undang. Ia mengatakan hal ini bagus demi menjawab kompleksitas dan inkonsistensi pengaturan pemilu dan pilkada selama ini.

Misalnya, terkait sengketa pencalonan. Dalam pemilu, sengketa pencalonan final melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam pilkada sengketa finalnya di Mahkamah Agung. Titi pun berharap partai-partai politik mengedepankan kepentingan perbaikan sistem kepemiluan dalam membahas revisi UU Pemilu ini. "Sinkronisasi ini bagus untuk pemilu yang lebih berkualitas. Dia menyelesaikan persoalan tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni pengaturan pemilu dan pilkada," kata Titi.






Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

1 hari lalu

Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

Junta militer Myanmar mengumumkan persyaratan, yang dinilai tidak masuk akal, bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan tahun ini.


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

2 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

2 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

5 hari lalu

Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan memasuki tahun kampanye pemilu, iklim politik perlu dijaga tetap stabil agar investasi tetap masuk


Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

5 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.


Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

6 hari lalu

Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

Salah satu badan ad hoc yang dibentuk KPU adalah KPPS. Apa saja tugas dan kewenangannya dalam Pemilu?


Survei LSI: 27 Persen Responden Belum Punya Pilihan Partai untuk Pemilu

6 hari lalu

Survei LSI: 27 Persen Responden Belum Punya Pilihan Partai untuk Pemilu

Dalam survei LSI terbaru di awal 2023, sebanyak 27 persen responden masih belum menentukan pilihan partainya untuk Pemilu.


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

6 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.


Jadwal Tahapan Pemilu 2024, Intip Besaran Gaji Petugas PPS Pemilu

6 hari lalu

Jadwal Tahapan Pemilu 2024, Intip Besaran Gaji Petugas PPS Pemilu

Panitia Pemungutan Suara atau PPS Pemilu akan terima gaji sesuai aturan yang sudah ditetapkan, segini besarannya. Berikut jadwal tahapan Pemilu 2024.


PPATK Sebut Rp 1 Triliun Lebih Hasil Tambang Ilegal Mengalir ke Partai Politik

7 hari lalu

PPATK Sebut Rp 1 Triliun Lebih Hasil Tambang Ilegal Mengalir ke Partai Politik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan ada lebih dari Rp 1 Triliun dana hasil pertambangan ilegal yang mengalir ke partai politik.