Kumpulkan Jubir Timses Pilpres 2019, Jokowi Minta Isi Revisi UU Pilkada Dikaji

Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 pada Kamis kemarin, 28 Januari 2021. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, salah satunya diungkapkan politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani.

Menurut Arsul, Presiden membicarakan sejumlah isu, dari vaksinasi Covid-19 hingga normalisasi pelaksanaan kepala daerah dalam pertemuan itu. Mereka mengobrol ditemani suguhan bakso dan pempek Palembang.

"Terima kasih kepada Pak Presiden @jokowi, siang ini telah menyediakan waktu untuk kami dapat menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi #covid19indonesia, radikalisme dan moderasi beragama, pilkada yang akan datang, dll," tulis Arsul lewat Instagramnya, arsul_sani_af.

Melalui pesan singkat, Arsul mengatakan Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama partai-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan betul perubahan Undang-undang Pilkada. Substansi perubahan UU Pilkada ini tertuang dalam draf revisi UU Pemilu yang sebelumnya disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021.

Baca juga: 6 Fakta Terkait Revisi UU Pemilu yang Mengemuka di Dewan

Jadwal pilkada memang tengah menjadi perdebatan di antara partai-partai politik. Dalam draf RUU Pemilu, jadwal pilkada akan dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023, sesuai siklus lima tahunan setelah Pilkada 2017 dan 2018. Adapun pilkada serentak nasional akan digelar pada 2027.

Sedangkan dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, jadwal pilkada berikutnya adalah 2024 atau di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. Sikap DPR terbelah antara mendukung atau menolak normalisasi pilkada serta revisi UU Pemilu ini.

Menurut Arsul, Presiden menyampaikan ihwal pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. Jika ada hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antarelemen masyarakat, seperti halnya pilkada di daerah tertentu, hal itu akan mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat itu sendiri.

"Jadi intinya Presiden Jokowi meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat daripada yang sudah ditetapkan dalam UU Pilkada, yakni akhir tahun 2024," ujar Arsul.






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

9 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

13 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

14 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

14 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

18 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

18 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

19 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

19 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

19 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

20 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?