ICW Pertanyakan Komitmen Dewan Pengawas KPK Usut Helikopter Firli

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mempertanyakan komitmen Dewan Pengawas KPK dalam mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri. 

    "Dewan Pengawas terkesan lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2020.

    Kurnia mengatakan sebelumnya anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menyatakan bahwa pemeriksaan terkait aduan itu akan selesai pada awal Agustus. Namun, hingga sekarang Dewas tak kunjung menjelaskan hasil pemeriksaan itu.

    "ICW mengusulkan agar Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi etik berat kepada Komjen Firli Bahuri dengan selanjutnya merekomendasikan agar yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri dari Pimpinan KPK," kata dia.

    Firli dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia karena diduga menggunakan helikopter mewah saat pergi dari Palembang ke Baturaja pada 20 Juni 2020. Laporan MAKI dikirim ke Dewan Pengawas sejak 22 Juni 2020. MAKI menyertakan foto saat Firli berada di helikopter mewah yang diduga milik perusahaan swasta itu.

    Di DPR pada 25 Juni 2020, Firli enggan menjawab perihal laporan ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firli menyewa helikopter untuk menghemat waktu perjalanan.

    Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dan anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris tak merespon pesan pertanyaan mengenai perkembangan penyelidikan ini, meski pesan sudah bercentang biru. Sementara anggota Dewas lainnya Albertina Ho meminta untuk bersabar. "Sabar ya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?