TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan (KPU) serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk penyelidikan teknis terkait dugaan bocornya 2,3 juta data Pemilu.
"Saya sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak lanjut, Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," ujar Johnny kepada wartawan, Jumat, 22 Mei 2020.
Dengan banyaknya kasus-kasus serupa belakang ini, kata Johnny, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi semakin mendesak. "Kita sangat membutuhkan payung hukum yang memadai. Untuk itu, kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan," ujar politikus NasDem ini.
Untuk sementara ini, kata Johnny, Kominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.
"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," ujar dia.
Sebelumnya, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU pada Kamis, 21 Mei 2020. Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia di awal bulan ini.
"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.
Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.
