TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Istana, Fadjroel Rachman, mengklaim jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menjalankan sebagian besar rekomendasi yang disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui suratnya.
"Pemerintah sudah meningkatkan penanganan COVID-19 dengan menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, selain Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan Covid-19 yg berisi lima protokol serta panduan koordinasi pemerintah pusat dan daerah," kata Fadjroel lewat pesan singkat, Sabtu, 14 Maret 2020.
Fadjroel menuturkan surat-menyurat ini adalah hal biasa dalam hubungan antara lembaga-lembaga internasional dan Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi telah menelepon Tedros kemarin sore terkait surat yang WHO kirimkan.
"Presiden Jokowi menelpon Dirjen WHO kemaren sore (Jumat 13 Maret 2020). Setelah menerima surat pemberitahuan tentang keadaan pandemik COVID-19," kata Fadjroel.
Sebelumnya, WHO mengirimkan surat ke Jokowi pada 10 Maret 2020. Tedros mengatakan dalam surat itu, WHO menemukan di sejumlah negara, adanya kasus-kasus COVID-19 yang tak terdeteksi.
Ia pun meminta agar negara-negara itu untuk lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas laboratorium pemeriksaannya untuk mendeteksi kasus-kasus yang ada. "Khususnya di negara-negara dengan populasi besar dan kapasitas sistem kesehatan yang beragam," tulis Tedros.
Tedros menegaskan bahwa deteksi dini adalah faktor penting dalam memahami penyebaran virus Corona. Hal ini dapat membuat otoritas mengkontaminasi kluster-kluster secara lebih cepat.
WHO pun memberi sejumlah saran yang bisa secara serius dilakukan untuk mencegah virus ini semakin menyebar. Beberapa saran itu di antaranya, meningkatkan mekanisme respon darurat, termasuk di antaranya agar pemerintah segera mendeklarasikan situasi darurat nasional.
Selanjutnya, mereka menyarankan agar pemerintah mendidik dan berkomunikasi secara aktif dengan menerapkan komunikasi resiko yang tepat, serta lebih melibatkan komunitas. Lalu WHO pun menyarankan agar pemerintah lebih intensif melakukan tracing terhadap kasus-kasus positif Corona di Indonesia. Terakhir, diketahui pemerintah telah mengkonfirmasi adanya 69 kasus di Indonesia.
WHO juga meminta pengawasan terhadap COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan gejala penyakit pernafasan umum. Selain itu, laboratorium terdesentralisir diharapkan ada agar tim penanggulangan bisa lebih cepat mengidentifikasi klaster dan penyebaran.
Hal ini dilakukan agar langkah darurat bisa diambil. Tak hanya bagi bagi kasus-kasus terkait dengan pasien positif, namun juga pasien-pasien yang memiliki penyakit pernafasan seperti influenza dan penyakit pernafasan akut lainnya.
Selain memberi saran-saran tersebut, Tedros mengatakan akan sangat berterima kasih jika Pemerintahan Jokowi lebih terbuka terkait kondisi Corona di Indonesia kepada WHO.
Ia berharap Jokowi mau membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia terhadap virus ini, dan langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. "Juga data identifikasi kontak para pasien dan rangkuman data contact tracking pasien COVID-19," kata Tedros.
Ia mengatakan data ini sangat penting bagi WHO, untuk memfasilitasi risk assessment mereka secara global. Data ini juga penting agar WHO bisa lebih mudah saat berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan Indonesia dan otoritas terkait lainnya di Indonesia.
Ia mengatakan telah menghubungi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kantor Cabang WHO di Indonesia terkait hal ini. "Saya mengharapkan kepemimpinan personal dan niat politis Anda, yang tak hanya akan mencerminkan hubungan kuat dengan WHO, namun juga menunjukkan komitmen Indonesia pada keamanan kesehatan global," kata Tedros.
