Kejaksaan Agung Batal Umumkan Pemeriksaan Berkas Kasus Paniai

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam Papua Itu Kita melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Empat warga Papua tewas dalam peristiwa Paniai berdarah. TEMPO/Imam Sukamto

    Mahasiswa yang tergabung dalam Papua Itu Kita melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Empat warga Papua tewas dalam peristiwa Paniai berdarah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung masih melakukan penelitian ulang terhadap berkas kasus Paniai, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono usai  batal mengumumkan hasil pemeriksaan berkas tersebut.

    "Berkas terkonfirmasi sedang dilakukan penelitian ulang. Menurut Direktur Hak Asasi Manusia ternyata masih memerlukan pendalaman," ucap Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 24 Februari 2020.

    Jaksa peneliti, kata Hari, bakal melakukan rapat terkait temuan berkas dari Komnas HAM pada Selasa besok, 25 Februari 2020. Menurutnya jaksa akan meneliti syarat formil ihwal pemenuhan alat bukti yang sesuai, serta apakah para tersangka benar telah melakukan pelanggaran HAM berat atau tidak. "Buktinya apakah cukup dari keterangan saksi terkait itu, ahli misalnya, atau tersangka," ucap Hari.

    Dalam masa perbaikan berkas ini, kata Hari, penyidik tidak menargetkan tenggat waktunya. Ia berujar tak ada batas waktu dalam meneliti kasus pelanggaran HAM berat. "Tapi mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya," kata Hari.

    Sebelumnya, berkas kasus Paniai, Papua, diserahkan oleh Komnas HAM kepada  Kejaksaan Agung pada 11 Februari lalu. Rencananya hari ini, 24 Februari, penyidik akan mengumumkan hasil penelitian berkas, tapi urung dilakukan.

    Komnas HAM telah menetapkan peristiwa yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 itu sebagai pelanggaran HAM berat. Militer dan kepolisian diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Hasil tersebut diperoleh setelah tim ad hoc bekerja dari 2015 sampai 2020.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.