Terdakwa Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Editor

Nurhadi

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, 64 tahun. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Paniai tidak terpenuhi.

"Karena terdakwa divonis bebas maka hak dan martabatnya dibebankan oleh negara," kata Ketua Majelis Hakim Peradilan HAM Sutisna Sawati  saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 8 Desember 2022.

Peristiwa pelanggaran HAM berat itu bermula ketika Pemerintah Kabupaten Paniai menyelenggarakan lomba Pondok Natal pada Desember 2014 silam. Perlombaan ini diikuti penduduk dari kampung Ipakiye Tanah Merah yang meminta sumbangan kepada pengguna jalan untuk keberlangsungan acara tersebut.

Kemudian, pada Minggu, 7 Desember 2014, seorang anggota TNI yang mengendarai sepeda motor hampir menabrak warga di depan Pondok Natal Tanah Merah. Warga ini lalu menegur anggota TNI tersebut hingga terjadi adu mulut antara keduanya. Beberapa saat kemudian, anggota TNI bersama rekan-rekannya kembali mendatangi Pondok Natal Gunung Merah dan melakukan pemukulan terhadap warga sekitar.

Untuk memprotes aksi pemukulan itu, sekelompok warga menghalangi jalan di depan Pondok Natal di Jalan Lintas Madi-Enarotali KM 4 pada keesokan harinya, Senin, 8 Desember 2014. Seorang anggota Polres Paniai sempat berupaya membujuk massa untuk membuka palang tersebut, tetapi tidak berhasil. Situasi ini mulai memanas ketika seorang warga memukul kaca mobil anggota Polres Paniai hingga pecah.

Karena keadaan cukup panas, Wakapolres Paniai saat itu, Komisaris Hanafiah, turun tangan untuk bernegosiasi dengan massa pemalang jalan, tetapi hasil negosiasi ini menemui kegagalan. Massa yang semakin tak terkendali kemudian melakukan tarian perang. Di saat yang bersamaan, seorang anggota TNI berteriak memaki massa yang sedang menari.

Tiba-tiba dari arah bawah ujung jalan ke arah lapangan Karel Gobay terdengar rentetan tembakan sekitar 5-6 kali. Massa mengejar ke sumber suara tembakan. Massa lalu merusak mobil yang dipakai oleh anggota Satgas Yonif 753/AVT. Anggota itulah yang melakukan tembakan peringatan.

Ketika situasi makin memanas, massa terpecah menjadi dua, ke lapangan Karel Gobay dan sebagian kembali ke Pondok Natal. Di lapangan, masyarakat melakukan tarian perang di depan Markas Koramil 1705-02/Enarotali.

Mayor Isak Sattu memerintahkan anggotanya untuk menutup pagar markas. Saat itu, Isak sattu menjadi perwira menengah dengan pangkat paling tinggi. Sebab, Kapten Junaid selaku Danramil tidak berada di tempat.

Akhirnya, aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membubarkan massa. Lima orang warga sipil tewas dalam kasus paniai dan peristiwa ini dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

2 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

5 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Berdansa di Depan Umum, Pasangan Muda Iran Dipenjara Masing-masing 10,5 Tahun

4 hari lalu

Berdansa di Depan Umum, Pasangan Muda Iran Dipenjara Masing-masing 10,5 Tahun

Keduanya tidak diperkenankan mendapat pembelaan hukum oleh pemerintahan Iran.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

6 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

11 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

12 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

14 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

15 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.