Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSetelah ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2024, wacana penambahan jumlah menteri menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran telah bergulir. Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya karena banyaknya koalisi partai pendukung, hingga saat ini sembilan partai politik. 

Wacana penambahan jumlah menteri Prabowo itu ditanggapi oleh berbagai pihak sebagai berikut, yaitu:

Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin berkomentar banyak terkait rencana Prabowo untuk menambah kementerian dalam pemerintahan mendatang. Ayah Gibran ini mengatakan bahwa urusan kabinet mendatang sebaiknya langsung ditanyakan kepada Prabowo. 

“Enggak ada (enggak ada masukan untuk Prabowo),” tegas Jokowi, pada 7 Mei 2024.

Gibran Rakabuming Raka

Gibran mengatakan bahwa jumlah kementerian masih dalam pembahasan. Ia menyuruh agar publik menunggu. 

“Itu nanti ya (penambahan kementerian), masih dibahas dan digodok. Nanti, tunggu saja. Kemarin sempat dibahas (kementerian menangani makan siang gratis), tapi tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas,” katanya, pada 7 Mei 2024.

Menurut Gibran, kementerian khusus menangani program makan siang gratis penting untuk diadakan karena melibatkan anggaran besar dan distribusinya juga tidak mudah. 

Andi Mallarangeng 

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, Prabowo masih mendesain struktur kabinet pemerintahannya. Salah satu struktur kabinet tersebut adalah rencana membuat badan penerimaan dan badan pengeluaran di luar Kementerian Keuangan hingga rencana memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.

“Jadi memang baru bagaimana struktur kabinet yang akan datang, belum sampai pada tahap siapa saja orang-orang yang akan menempati kursi kabinet,” kata Andi, pada 4 Mei 2024, seperti dikutip Antara

Viva Yoga Mauladi

Direktur Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi mengatakan, penambahan kementerian masih menjadi bahan diskusi elite TKN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Semua masih didiskusikan, masih digodok, belum ada kepastiannya,” ujar Viva, pada 8 Mei 2024. 

Viva meyakini bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan dikomposisikan dengan pertimbangan matang. Namun, Prabowo belum membahas ihwal jalur yang akan ditempuh karena masih melakukan banyak diskusi dengan tokoh pemerintahan dan Ketua Umum partai.

Sufmi Dasco Ahmad

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Prabowo belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian. 

“Nah, itu juga saya bingung, kemudian saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan, aspirasi karena yang beredar adalah penambahan kementerian ini, itu,” ujar Dasco, pada 9 Mei 2024.

Menurut Dasco, Prabowo masih fokus pada perancangan program yang dijanjikan selama kampanye sehingga nama kementerian dalam kabinetnya belum ada. "Untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," lanjutnya. 

Mahfud Md

Mahfud Md menyoroti jumlah menteri di Indonesia yang semakin lama semakin membengkak.

"Setelah Pemilu menang, karena terlalu banyak (pihak) yang dijanjikan (dapat kursi kekuasaan), menteri menteri jadi diperluas lagi. Dulu kan 26 menteri, sekarang jadi 34 menteri, besok pemilu yang akan datang ditambah lagi jadi 60, tambah (menteri) lagi kolusinya semakin meluas dan negara bisa rusak,” kata Mahfud, pada 8 Mei 2024.

Dalam kajiannya bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019, Mahfud mengatakan telah merekomendasikan agar jumlah menteri dipangkas sehingga lebih efektif. 

RACHEL FARAHDIBA R  | ANDI ADAM FATURAHMAN | DANIEL A. FAJRI | SEPTIA RYNATHIE | ADINDA JASMINE PRASETYO | PRIBADI WICAKSONO | DEFARA DHANYA PARAMITHA 

Pilihan Editor: Prabowo Subianto Terus Disoroti Kabinet Besar hingga Peluang Koalisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

31 menit lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

Arsjad Rasjid didongkel dari jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Benarkah lantaran keberpihakannya kepada Ganjar-Mahfud Md dalam Pilpres 2024?


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.


Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

1 jam lalu

Ketua Indo Digital Volunteer, Anthony Leong, melaporkan situs palsu
Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

Baru-baru ini, sebuah situs yang mengatasnamakan Gerindra mengunggah fakta tentang akun fufufafa tengah menjadi sorotan. Siapa saja yang melaporkan?


Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

2 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.


Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

2 jam lalu

Jajaran Menteri Kabinet Djuanda berfoto bersama Presiden Sukarno. Wikipedia
Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

Kabinet Zaken yang digembar-gemborkan Prabowo-Gibran bukanlah yang pertama di negeri ini, pada zaman Sukarno beberapa kabinet zaken pernah dibentuk.


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

4 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

5 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

5 jam lalu

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Panggilan ini untuk klarifikasi mengenai sosok inisial T yang disebut dalang judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?


Dasco Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Tupoksi jika Prabowo Tambah Kementerian

6 jam lalu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) dan Adies Kadir (kanan) menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Dasco Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Tupoksi jika Prabowo Tambah Kementerian

Dasco mengatakan penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo tak akan menimbulkan tumpang tindih.


Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

7 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

Arsjad Rasjid melihat ada penggiringan opini tentang dirinya berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.