Inilah 5 Fakta Kasus Paniai, Pelanggaran HAM Berat di Papua

Editor

Nurhadi

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, 64 tahun. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Paniai tidak terp

Walaupun begitu, hakim mengaku jika tindakan TNI dan Polri telah berlebihan dalam penanganan unjuk rasa tersebut. Berikut rangkuman fakta dari peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai.

1. Berawal dari teguran

Tragedi ini terjadi pada 7 desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, yang ditengarai diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa mobil Toyota Fortuner Hitam tanpa menyalakan lampu.

Awal dari teguran ini pun memiliki buntut panjang di mana masyarakat yang berkumpul di Lapangan Karel Gobai untuk meminta penjelasan harus menghadapi aparat yang menembaki massa untuk membubarkannya.

2. Ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat

Pada 15 Februari 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menetapkan peristiwa Paniai pada 2014 lalu merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Keputusan ini didasarkan pada temuan Tim Ad Hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM perisitwa Paniai, dan diputuskan dalam sidang paripurna.

3. Ditangani 22 jaksa senior

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin telah membentuk tim jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

Ia mengatakan bahwa Jaksa Agung telah membentuk tim jaksa senior sebanyak 22 orang untuk melakukan penyelidikan umum sesuai perintah Presiden Joko Widodo pada peringatan HAM sedunia.

4. Kasus pertama yang diadili di pengadilan HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 43 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus yang terjadi sebelum 2000 bisa diadili dengan pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR. Sedangkan kasus yang terjadi setelah 2000 bisa diadili pengadilan HAM. Ia menambahkan bahwa kasus pertama yang diadili di pengadilan HAM adalah kasus pelanggaran HAM di Paniai.

5. Melibatkan 37 saksi

Sebanyak 37 saksi telah diperiksa Kejaksaan Agung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat pada peristiwa di Paniai yang terdiri dari enam warga, 13 anggota Polri, dan 18 anggota TNI yang telah dilakukan sejak penyidikan dimulai.

Pemeriksaan ini ditujukan untuk menjelaskan hasil uji balistik terhadap pengujian serpihan peluru dan jenis senjata yang digunakan oleh TNI dan Polri, serta menjelaskan peristiwa pemalangan jalan di Pondok Natal pada 8 Desember 2014.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: Terdakwa Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Pelanggaran HAM Kasus Paniai






Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

11 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

13 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

20 jam lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

1 hari lalu

Pelemparan Bus Persis Solo oleh Pendukung Persita, Polda Metro Jaya: Ini Kejadian di Luar

Menanggapi insiden pelemparan bus resmi klub sepak bola Persis Solo, Polda Metro Jaya menyatakan sebelumnya Polri sudah membuat antisipasi.


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

1 hari lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

Merespons kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Atallah Syahputra, Fadil Imran menitipkan tiga pesan kepada masyarakat.


Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

1 hari lalu

Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

Kapolri memerintahkan pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI ditabrak pensiunan AKBP. Ajakan damai hingga jadi tersangka.


Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

1 hari lalu

Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

Pada sidang nota pembacaan atau pleidoi, Richard Eliezer sempat mengatakan Satya Haprabu. Pernah pula diucapkan Soekarno.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

2 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, Profesor di Unsoed: Aneh

3 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, Profesor di Unsoed: Aneh

Profesor ini urun pendapat terhadap kasus mahasiswa UI yang tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas namun dijadikan tersangka.


Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

3 hari lalu

Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

Polri menggelar kurus manajemen pengamanan stadion dengan instruktur dari Inggris dan Skotlandia.