Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemohon dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, menilai pernyataan Ketua KPU RI sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan calon legislatif atau caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024

Diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada tidak wajib mundur dari jabatannya. Dia juga menyatakan bahwa akan dilakukan pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang gagal dalam Pilkada. 

“Sebagai Pemohon Perkara di MK dengan Nomor 12/PUU-XXII/2024, kami sudah menegaskan bahwa perlunya pengaturan pengunduran diri tersebut adalah untuk menjamin agar Pemilu 2024 tidak menjadi arena pragmatis saja untuk mengamankan jabatan legislatif,” kata Ahmad dalam keterangan resmi, Jumat, 10 Mei 2024. 

Sebelumnya, Pemohon mengklaim bahwa salah satu agenda memajukan Pilkada ke bulan September adalah untuk mengamankan posisi caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada agar tidak perlu mundur dari jabatannya. 

“Dengan dalil tersebut, mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan 12/PUU-XXII/2024 paragraf 3.13.3 mengakomodasi dengan melarang pemajuan jadwal Pilkada ke bulan September,” tuturnya.

Namun, MK juga menegaskan bahwa KPU perlu mempersyaratkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik kepada caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada. “Ketentuan tersebut tentu tidak lahir begitu saja. Kami sebagai Pemohon perkara tersebut memahami betul suasana kebatinan dan alur berpikir Mahkamah terkait hal ini,” kata dia.

Akal-akalan Ketua KPU

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mirisnya, kata Pemohon, Hasyim Asy’ari malah mempreteli frasa “jika telah dilantik”, dengan cara mengundur waktu pelantikan dan menunggu hasil pilkada. Hal ini seakan membuat plan b atau rencana cadangan, untuk caleg terpilih yang gagal dalam pilkada. 

Adapun Hasyim mendasarkan hal tersebut dengan menyatakan tidak adanya ketentuan kewajiban pelantikan secara serentak. Hasyim juga mempertegas bahwa tidak ada larangan untuk dilantik belakangan atau usai kalah dalam pilkada. 

“Hal ini tentu menunjukkan bahwa Ketua KPU terkesan memaksa untuk mengafirmasi kepentingan para caleg terpilih agar tidak perlu mundur dan bisa ikut dilantik ketika kalah dalam kontestasi pilkada, bahkan dengan jalan mengundur atau menunda pelantikannya,” kata dia.

Padahal, justru KPU sendiri yang sudah menetapkan jadwal pelantikan caleg terpilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, di mana pelantikan anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2024 akan dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2024.

“Melantik caleg terpilih setelah kalah dalam Pilkada jelas adalah bentuk KPU mempermainkan aturan yang mereka buat sendiri, membangkangi perintah MK, bahkan mengindikasikan ‘pesanan’ yang sejak awal sudah didesain karena gagalnya rencana pemajuan jadwal Pilkada,” ujar Ahmad. 

Menurut dia, Hasyim yang telah berulang kali disanksi DKPP itu seakan mengakali parpol untuk menghindari jadwal pelantikan. “Perlu diingat bahwa hal ini menjadi kali kesekian sikap Ketua KPU yang menjadi simbol penyelenggara Pemilu menunjukkan gelagat mengafirmasi kepentingan dari peserta Pemilu/Pilkada,” ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

7 jam lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

8 jam lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Edy Rahmayadi Ikuti Uji Kepatutan di PKB, Sebelumnya Ada Bobby Nasution

10 jam lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kedua kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri (kedua kiri) usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah Sumatera Utara di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Edy Rahmayadi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang digelar PKB guna mendapatkan dukungan dari partai tersebut untuk maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Edy Rahmayadi Ikuti Uji Kepatutan di PKB, Sebelumnya Ada Bobby Nasution

Edy Rahmayadi optimistis mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilgub Sumut.


Politikus PDIP Buka Suara Soal Pengusungan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

12 jam lalu

Mantan Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan usai acara Jumpa Partai Kemerdekaan Rakyat di Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Politikus PDIP Buka Suara Soal Pengusungan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan soal pengusungan Anies Baswedan, komunikasi politik dilakukan dengan PKB bukan PKS.


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?


Menakar Peluang Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

14 jam lalu

Gubernur Ridwan Kamil menggandeng anaknya berpakaian kontemporer saat ikut parade budaya dan seni di Jalan Ir H Djuanda,  Bandung, Ahad, 3 September 2023. Parade ini menampilkan helaran seni budaya dan peragaan busana kontemporer dari seluruh kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pagelaran West Java Festival 2023. TEMPO/Prima Mulia
Menakar Peluang Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

Bagaimana peluang Ridwan Kamil untuk mengikuti Pilkada 2024? Apakah akan bertarung di Jakarta atau memilih tetap mengikuti Pilkada Jabar?


AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
AHY Ungkap Alasan Demokrat Belum Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap alasan partainya belum mengumumkan nama yang bakal diusung di Pilkada DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

16 jam lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Edy Rahmayadi Datangi PKB untuk Jalani Uji Kelayakan Maju di Pilgub Sumut

1 hari lalu

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi usai menghadiri pelantikan anaknya sebagai Perwira Remaja TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Edy Rahmayadi Datangi PKB untuk Jalani Uji Kelayakan Maju di Pilgub Sumut

Sebelum menerima kedatangan Edy Rahmayadi, PKB telah melakukan UKK kepada Wali Kota Medan, Bobby, untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara.


Gerindra Sebut 3 Kandidat Perempuan Pendamping Supian Suri di Pilkada Depok, Siapa Berpeluang?

1 hari lalu

Kandidat calon Wali Kota Depok dari Koalisi Sama Sama, Supian Suri bersama anggota DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi yang digadang-gadangkan akan duet dalam Pilkada 2024. Foto : Istimewa
Gerindra Sebut 3 Kandidat Perempuan Pendamping Supian Suri di Pilkada Depok, Siapa Berpeluang?

Gerindra sebut ada tiga kandindat perempuan untuk mendampingi Supian Suri pada PIlkada Depok 2024.