Daftar Proyek Infrastruktur Era Jokowi yang Diduga Melanggar HAM

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejak  pemindahan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara  Bandung (BDO) per 1 Juli 2019 ini, Bandara Internasional Kertajati (KJT) mulai terlihat sibuk.

    Sejak pemindahan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung (BDO) per 1 Juli 2019 ini, Bandara Internasional Kertajati (KJT) mulai terlihat sibuk.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md soal tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai kritik. Kepala Riset Penelitian KontraS, Rivanlee Anandar menilai pernyataan Mahfud menyesatkan. "Mengatakan bahwa pascareformasi tidak ada pelanggaran HAM adalah narasi menyesatkan," kata Rivanlee dalam siaran tertulisnya, Kamis, 12 Desember 2019.

    Mahfud mengatakan tak ada pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. "Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM," kata Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    Pelanggaran HAM menurut definisi hukum, menurut Mahfud, adalah pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu. Jika ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat merupakan kejahatan.

    November 2019 Komisi Nasional HAM membuat catatan terhadap pemerintahan Jokowi. Komnas HAM mengaku menerima banyak aduan masyarakat mengenai konflik sumber daya alam, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar. Berikut beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang terindikasi melanggar HAM, hasil penelusuran Tempo:

    - Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

    Bentrokan terjadi di proyek Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat pada 17 November 2016. Bentrokan antara ratusan warga Sukamulya yang menolak pengukuran lahan untuk Bandara Kertajati dengan 1.500 personel aparat ini menyebabkan puluhan orang terluka, dan tiga orang warga ditahan.

    Menurut anggota Komnas HAM Natalius Pigai bentrokan terjadi karena masalah komunikasi. Saat itu menurutnya komunikasi dilakukan dengan cara melalui key-person, sedangkan warga desa ingin semuanya dilibatkan.

    Pigai mengkritik langkah pemerintah yang melibatkan Polisi dan TNI dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur. "Ke depan tidak usah lagi tarik-tarik polisi dan TNI, kenapa sih harus dengan pengerahan pasukan?" kata Pigai di Gedung Sate, Bandung, Rabu 23 November 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.