Tentang RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM: Masih Pemetaan

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penanganan massa oleh polisi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    Ilustrasi penanganan massa oleh polisi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan proses pembahasan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih dalam tahap pemetaan.

    "Pemetaan dulu. Karena kan sempat berhenti tuh begitu dibatalkan," kata Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi, usai FGD RUU KKR di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan setidaknya ada tiga kategori dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, yakni yang pernah diproses, yang sudah pernah berjalan, dan yang tidak bisa diproses.

    "Pak Menko (Menko Polhukam Mahfud MD) mencari jalan. Kalau yang bisa diproses, ya, dijalankan. Kalau yang tidak bisa diproses, ya, harus cari jalan. Masa pengen terus-menerus dibiarkan gitu saja," katanya.

    Mualimin memastikan pemerintah terus mencari jalan untuk menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM, terutama yang sempat terhenti karena jika dibiarkan tidak ada kepastian.

    "Nah, Pak Menko berkeinginan, maka itu bisa kita bahas kembali. Agar sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu, yang tidak bisa diproses melalui mekanisme yudisial, bisa dialihkan ke mekanisme KKR," katanya.

    Maka dari itu, ia mengatakan perlunya pendalaman atas setiap persoalan mengenai dugaan pelanggaran HAM, terutama untuk menentukan kualifikasi setiap kategori.

    Nantinya, kata dia, pemerintah bersama DPR akan membahas persoalan itu dan menyepakatinya, kemudian baru dilakukan verifikasi terhadap masing-masing persoalan yang ada.

    "Pemerintah yang diwakili Menko, di situ ada Jaksa Agung, melakukan verifikasi mana-mana saja sih yang tidak bisa dibawa ke yudisial? Kalau yang bisa dibawa ke yudisial, ya, dibawa ke yudisial," kata Mualimin.

    Sebelumnya, keberadaan KKR diatur dalam UU Nomor 27/2004, tetapi kemudian UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 karena tidak memberikan kepastian hukum.

    Hadir dalam FGD itu, antara lain Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, peneliti LIPI Siti Zuhroh, Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, dan Stafsus Presiden RI Dini S Purwono.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.