Saat Desmond Mahesa Cecar Capim KPK Soal Justice Collaborator

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Capim KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa mencecar balik calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Lili Pintauli Siregar soal justice collaborator.

Lili mengeluhkan kesulitan yang pernah dialaminya selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dalam mengakses Justice Collaborator atau JC. Lili mengeluh, selama 10 tahun JC yang diajukan lembaganya ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Desmond, Lili tak paham dengan aturan soal JC. "Kesan saya dari jawaban-jawaban itu, kalau di sana (LPSK) tuh belajar lagi lah," ujar Desmond dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

"Anda pernah di LPSK 10 tahun? Sudah paham UU LPSK? Paham juga UU KPK, nggak?" kata Desmond lagi.

"Paham," ujar Lili.

"Oke, kalau Anda paham, yang punya kapasitas dalam dua UU tersebut untuk JC siapa sebenarnya?" kata politikus Gerindra itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Lili mengatakan berdasarkan UU LPSK, lembaga yang kini dipimpinnya itu diberi kewenangan untuk menentukan JC. Selain itu, ujar dia, KPK juga sebagai penentu JC. Di Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.4/2011, lanjut Lili, hakim juga berwenang menentukan JC.

Saat ditanya pasal berapa yang mengatur kapasitas JC dalam UU KPK, Lili menyebut hal itu tidak disebut dengan jelas dalam UU KPK.

"Oke, itu saja Anda sudah mengada-ada, udah enggak benar itu," ujar Desmond membalas jawaban Lili.

Desmond menjelaskan, di Indonesia LPSK-lah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan JC. "Harusnya Anda yang selama ini memberitahu ke KPK, JC itu wilayah LPSK. Saya jadi ragu kepada Anda," ujar Desmond menghentikan pertanyaannya, setelah itu keluar ruangan.

Justice Collaborator atau pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Saksi seperti ini juga biasa disebut “saksi mahkota”, “saksi kolaborator”, dan “kolaborator hukum.”

Jika menilik Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hubungan antara kesaksian justice collaborator dan hukuman yang diberikan. Pasal ini berbunyi: “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.”






Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

6 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


Politikus Gerindra Tak Masalah Skenario 2 Pasangan Calon di Pilpres 2024

6 hari lalu

Politikus Gerindra Tak Masalah Skenario 2 Pasangan Calon di Pilpres 2024

Desmond menekankan gelaran Pilpres 2024 mestinya berfokus pada upaya memperbaiki nasib rakyat.


DPR Gelar Rapim Bahas Surat Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli Pekan Depan

6 hari lalu

DPR Gelar Rapim Bahas Surat Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli Pekan Depan

Beredar kabar mantan jaksa, Johanis Tanak, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan I Nyoman Wara disusulkan Jokowi jadi pengganti Lili Pintauli.


Kabar 2 Nama Pengganti Lili Pintauli Siregar Diserahkan ke DPR, Arsul Sani: Saya Dengar Begitu

7 hari lalu

Kabar 2 Nama Pengganti Lili Pintauli Siregar Diserahkan ke DPR, Arsul Sani: Saya Dengar Begitu

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan telah mendengar kabar dua nama calon pengganti Lili Pintauli diserahkan ke pimpinan dewan.


Pimpinan Ogah Tangani Kasus Lili Pintauli, IM57: KPK Pernah Tangani Robin Pattuju

23 Juli 2022

Pimpinan Ogah Tangani Kasus Lili Pintauli, IM57: KPK Pernah Tangani Robin Pattuju

Kata Praswad, keengganan KPK menangani kasus Lili Pintauli merupakan bentuk dari sikap lembaga yang enggan melakukan pembenahan internal.


KPK Sebut Tak Bisa Tangani Kasus Gratifikasi Lili Pintauli

22 Juli 2022

KPK Sebut Tak Bisa Tangani Kasus Gratifikasi Lili Pintauli

Dewas KPK menggugurkan sidang etik Lili Pintauli. Menyerahkan penanganan kasus selanjutnya kepada pimpinan KPK.


ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

15 Juli 2022

ICW Sayangkan Keputusan Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Lili Pintauli

Pembuktian dugaan gratifikasi dan tindak penyuapan oleh Lili Pintauli dianggap makin sulit.


ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

15 Juli 2022

ICW Gelar Aksi Penyerahan Balsem Masuk Angin kepada Dewan Pengawas KPK

ICW menggelar aksi protes terhadap putusan Dewan Pengawas KPK. Aksi hanya dihadiri kurang dari lima orang dan satu orang sebagai aktor teatrikal.


ICW Menilai Pengguguran Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Janggal

15 Juli 2022

ICW Menilai Pengguguran Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Janggal

ICW menganggap janggal pengguguran sidang etik Lili Pintauli Siregar. Aparat dituntut aktif mengusut dugaan tindak pidana korupsi oleh Lili.


Lili Pintauli Mundur, KPK: Kegiatan dan Program Kerja Tetap Berjalan Normal

15 Juli 2022

Lili Pintauli Mundur, KPK: Kegiatan dan Program Kerja Tetap Berjalan Normal

KPK menyatakan kegiatan dan program kerja tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mundur sejak Senin