Draf Tatib Final, MPR Belum Sepakati Penambahan Kuota Pimpinan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, 16 Agustus 2019, Pukul 10:05 WIB. BIRO PERS PRESIDEN

    Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, 16 Agustus 2019, Pukul 10:05 WIB. BIRO PERS PRESIDEN

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Hendrawan Supratikno mengatakan draf akhir tata tertib dan rekomendasi Majelis periode 2019-2024 sudah selesai. 

    Hendrawan menyebut, draft tatib tersebut disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang berlaku saat ini. 

    Adapun wacana penambahan kuota pimpinan menjadi 10 orang, kata Hendrawan, juga dibahas saat penyusunan tatib. Namun, rancangan yang sudah selesai ini tetap mengacu pada UU MD3 yang berlaku yaitu pimpinan hanya 5 orang.

    "Jadi belum bisa (bahas usulan) lain sebelum UU MD3 diubah," ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 23 Agustus 2019.

    Anggota MPR Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, saat pembahasan wacana penambahan kuota pimpinan menjadi 10 orang, anggota fraksi tidak satu suara.

    "Pandangan peserta rapat beda-beda, karena itu terkait kebijakan strategis, dikembalikan pada pimpinan fraksi atau kelompok dan pimpinan partai masing-masing," ujar Saleh saat dihubungi.

    Yang jelas, ujar Saleh, dalam risalah rapat MPR itu dituliskan usulan-usulan yang disampaikan. Risalah itulah nanti yang akan dibawa ke dalam rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD yang rencananya digelar pada tanggal 28 Agustus.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.