Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas, Siti Zuhro: Idealnya Paket UU Politik Ditata Ulang

image-gnews
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menanggapi masuknya revisi undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Menurut dia, paket UU Politik idealnya ditata ulang, dibenahi, dan direvisi agar menjadi payung hukum yang tepat untuk kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. “Kalau hanya UU MD3 saja yang direvisi, lantas bagaimana keterkaitannya dengan UU lainnya seperti UU Pemilu, UU Parpol, UU Penyelenggara Pemilu,” ujar Siti ketika dihubungi, Jumat, 5 April 2024. 

Pengalaman empirik selama ini, kata Siti, menunjukkan bahwa revisi UU Politik yang dilakukan secara parsial tidak menghasilkan reformasi politik yang baik. “Karena itu hal tersebut tidak perlu diulang,” tuturnya.

Peneliti BRIN itu menilai perlu dilakukan revisi paket UU Politik agar menjadi suatu perbaikan yang komprehensif dan kontinum.

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani enggan membahas berkaitan dengan masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024.

Puan menggelengkan kepala ketika ditanya awak media perihal isu tersebut. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konferensi pers itu, Puan Maharani didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rachmat Gobe.

Sebelum menjawab, Puan terlebih dulu menoleh ke arah Dasco. Dasco terpantau berbicara sedikit kepada Puan, namun tidak terdengar. Puan kemudian langsung menjawab pertanyaan itu melalui microphone di depannya. “Enggak ada,” jawab Puan.

Pada pekan lalu, Puan juga sempat menuturkan bahwa partai yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen sepakat untuk tidak merevisi UU MD3.

“Kita kompak. Pak Dasco malah bilang enggak denger (ada rencana revisi UU MD3).  Kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR,” ujar Puan ketika ditemui usai di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. 

Pilihan editor: Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

1 hari lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

BRIN menggandeng perusahaan asal Jepang untuk pemanfaatan minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

5 hari lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.


BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

5 hari lalu

Hasil produksi minyak kayu putih di Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dok: BRIN
BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

BRIN ikut mengembangkan industri hilirisasi kayu putih di Biak Numfor, Papua. Industri ini diklaim memberikan manfaat ekonomi.


Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

6 hari lalu

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, mengunjungi Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kamis, 11 Juli 2024. Kebun Raya Itera digadang-gadang sebagai leading sector bagi perguruan tinggi di indonesia serta pendukung pendirian Kebun Raya Nasional di IKN. (Humas Itera)
Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

Kebun Raya Itera baru berusia dua tahun, namun pengembangan dan pengelolaannya dinilai sudah lebih dari cukup.


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

6 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.


Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

9 hari lalu

Ilustrasi - Kapal riset OceanXplorer menurunkan kapal selam untuk meneliti perairan. (ANTARA/HO-OceanX)
Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

Peneliti mikroba dari BRIN ini menanti 12 tahun untuk bergabung dalam ekspedisi kapal riset Amerika OceanXplorer di Indonesia.


Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

10 hari lalu

Seorang pilot Olaf melakukan simulasi pengendalian Remote Operated Vehicle (ROV) atau robot air yang berada di Kapal OceanXplorer di pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, Minggu, 23 Juni 2024. Organisasi nirlaba ekplorasi laut global, OceanX bersama dengan Kemenko Marves dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia menyelesaikan tahap kedua Misi Indonesia 2024 dan bersandar di Padang yang kemudian akan melanjutkan misinya bersama kapal riset tercanggih di dunia itu hingga ke Sulawesi Utara. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

Dalam misinya, OceanXplorer dilengkapi alat Remotely Operatted Vehicle untuk memetakan kondisi bawah laut hingga kedalaman maksimal 5 ribu meter.


Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

10 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

Puan Maharani mengingatkan agar pembahasan revisi RUU Wantimpres tidak melanggar peraturan perundang-undangan.


Puan Maharani Targetkan Revisi UU Wantimpres Selesai Sebulan

10 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Puan Maharani Targetkan Revisi UU Wantimpres Selesai Sebulan

DPR menargetkan revisi UU Wantimpres cepat selesai.


Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

10 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kelima kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kelima kanan) dan Rachmat Gobel (keempat kiri) berfoto bersama dengan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Singgung Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Sidang Paripurna

Puan Maharani menyoroti berbagai fenomena memviralkan berbagai masalah karena aparat penegak hukum tidak responsif.