TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menolak wacana penambahan kuota pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang. Alasannya, ujar Fahri, fungsi MPR saat ini tidak strategis dan hanya simbolik saja, sehingga tidak perlu terlalu banyak pimpinan MPR.
"Kayak cuma terima tamu, terus nanti tugasnya (pimpinan MPR) mimpin sidang yang hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 21 Agustus 2019.
Menurut Fahri, kepemimpinan di MPR berbeda dengan DPD dengan DPR yang sifatnya permanen. "Kami bukan hanya terima tamu, tapi ada rapim, rapat bamus tiap pekan, rapat paripurna," ujar dia.
Usul penambahan kuota pimpinan MPR ini pertama kali diusulkan oleh PAN. Anggota MPR Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, usulan ini tujuannya untuk mengakomodir semua partai dan mencegah seteru partai dalam memperebutkan kuota pimpinan MPR saat ini.
Fahri menyebut, dirinya tidak paham dengan urgensi semua partai harus masuk dalam kepemimpinan di MPR. "Saya enggak tahu apa untuk simbolik saja, tapi kalau secara fungsionalnya, ya enggak ada fungsinya," ujar dia.
