PNS Kerja dari Rumah, Moeldoko: Mengikuti Perkembangan Zaman

Reporter

Editor

Purwanto

Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengisi acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini, Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. TEMPo/Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan adanya kebijakan pegawai negeri sipil bekerja dari rumah, bukan hal negatif melainkan bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin mutakhir.

"Kalau sekedar wacana boleh. Karena kita semuanya menjadi aware bahwa lingkungan sudah berubah seperti ini. Memang perlu direspons," kata Moeldoko saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Moeldoko mengatakan setiap perubahan zaman harus diikuti dengan adaptasi. Meski begitu, purnawirawan TNI itu menegaskan rencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, baru sekedar wacana dan bukan kebijakan.

"Ini kan wacana sebagai mengantisipasi perkembangan ke depan, jadi pasti ada kajian yang lebih jauh lagi. Bukan berarti tahun depan akan dilakukan, enggak lah. Ada yang perlu didalamin lagi," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Kemenpan RB mengatakan pemerintah sedang mendesain sebuah sistem kerja PNS yang bisa meniru perusahaan rintisan atau startup. Sebab, pemerintah menargetkan pada 2024, sebanyak dua juta atau setengah dari total aparatur sipil negara (ASN) saat ini sudah diisi oleh pegawai-pegawai berbasis IT.

Mereka mengatakan hal ini sudah dimulai sejak beberapa tahun belakangan, lewat perekrutan ASN pun menggunakan sistem computerized. Sehingga, calon-calon yang lolos seleksi ASN merupakan orang-orang yang melek teknologi.






Beban Tambun Dana Pensiun PNS

4 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

4 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

6 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

6 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

6 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

7 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

8 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

9 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

9 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

10 hari lalu

Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jokowi menandatangani inpres yang memerintahkan instansi pemerintah pusat hingga daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.