TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan adanya kebijakan pegawai negeri sipil bekerja dari rumah, bukan hal negatif melainkan bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin mutakhir.
"Kalau sekedar wacana boleh. Karena kita semuanya menjadi aware bahwa lingkungan sudah berubah seperti ini. Memang perlu direspons," kata Moeldoko saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
Moeldoko mengatakan setiap perubahan zaman harus diikuti dengan adaptasi. Meski begitu, purnawirawan TNI itu menegaskan rencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, baru sekedar wacana dan bukan kebijakan.
"Ini kan wacana sebagai mengantisipasi perkembangan ke depan, jadi pasti ada kajian yang lebih jauh lagi. Bukan berarti tahun depan akan dilakukan, enggak lah. Ada yang perlu didalamin lagi," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Kemenpan RB mengatakan pemerintah sedang mendesain sebuah sistem kerja PNS yang bisa meniru perusahaan rintisan atau startup. Sebab, pemerintah menargetkan pada 2024, sebanyak dua juta atau setengah dari total aparatur sipil negara (ASN) saat ini sudah diisi oleh pegawai-pegawai berbasis IT.
Mereka mengatakan hal ini sudah dimulai sejak beberapa tahun belakangan, lewat perekrutan ASN pun menggunakan sistem computerized. Sehingga, calon-calon yang lolos seleksi ASN merupakan orang-orang yang melek teknologi.
