TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini 25 tahun lalu, pemerintahan Soeharto membredel majalah Tempo pada 21 Juni 1994. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah kelam pers Indonesia.
Baca: Dewan Pers: Tak Ada Pelanggaran di Tulisan Tempo Soal Tim Mawar
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli meminta peristiwa pembredelan Tempo tak dipandang hanya sebagai sejarah ditutupnya sebuah media, melainkan sejarah perlawanan media terhadap pemberangusan.
"Ini jadi pengingat kita, bahwa ada suatu masa, pemberangusan terhadap suatu media dilawan secara serius," kata dia saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2019.
Penutupan Tempo 25 tahun silam berkaitan dengan laporan utama yang mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Bukan cuma majalah Tempo, majalah Editor dan tabloid Detik juga ikut dibredel. Hal yang menjadi pembeda, Tempo melawan. Tempo menggugat pembredelan itu ke pengadilan.
Azul berpandangan sikap perlawanan terhadap upaya pembungkaman itu masih relevan pada era demokrasi seperti sekarang. Menurut dia, upaya membungkam pemberitaan media yang kritis masih terus terjadi. Upaya itu tak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga kelompok fanatik. "Upaya untuk membuat pers tidak merdeka tetap terjadi," ujarnya.
Pemimpin Redaksi tempo.co, Wahyu Dhyatmika mengatakan peringatan 25 tahun pembredelan Tempo hari ini menegaskan kembali pentingnya kebebasan pers bagi demokrasi. Tanpa pers yang bebas, tidak ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Tanpa kebebasan itu, pemerintah akan berjalan tanpa pengawasan publik dan cenderung menjadi otoritarian," katanya.
Baca: Di Dewan Pers, Tempo Sebut Laporan Majalah Sudah Terverifikasi
Sejak terbit kembali pada 1998, kata Wahyu, Tempo berkomitmen untuk terus menjadi watchdog demokrasi dan hak asasi manusia, apapun risiko dan penghalangnya. "Itu sudah menjadi prinsip dan nilai yang mendasari keberadaan Tempo," ujar dia.
