Jokowi Sebut PPDB Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tiba di Bandara International Juanda, Surabaya, Jawa Timur, dan disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, 20 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tiba di Bandara International Juanda, Surabaya, Jawa Timur, dan disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, 20 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Gresik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi.

    Baca: Sempat Ditutup, Khofifah: PPDB Sistem Zonasi Surabaya Dibuka Lagi

    "Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi ketika ditanya wartawan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur seusai membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis, 20 Juni 2019.

    Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi karena membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.

    Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun memprotes pelaksanaan sistem tersebut. Bahkan, ratusan wali murid sempat menggelar aksi unjuk rasa yang nyaris ricuh di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya.

    Baca: PPDB SMA Tahun 2019 Gaduh, Ini Kata Wali Kota Depok

    Wali murid SDN Barata Jaya Surabaya Fitri Suhermin mengaku kecewa karena peladen (server) yang telah ditutup pada Rabu malam, 19 Juni 2019, dibuka kembali pada Kamis pagi. "Kami ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan," ujarnya.

    Fitri kecewa karena pada PPDB sistem itu mengakibatkan anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 8 yang jaraknya hanya 700 meter dari rumahnya. "Yang diterima NUN (Nilai Ujian Nasional) lebih kecil, tapi jaraknya emang lebih dekat," ujarnya.

    Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Eddie Sanyoto juga mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Apalagi di kotanya, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri yang pagunya belum terpenuhi. Sementara empat SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.

    Baca: PPDB 2019 Picu Keresahan, KPAI: Pro dan Kontra Itu Biasa

    "Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini," kata Eddie.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.