Mahfud MD Pimpin Tokoh Suluh Kebangsaan Bertemu Megawati

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pencetus Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mendatangi Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    Pencetus Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mendatangi Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Suluh Kebangsaan yang dipimpin Mahfud MD mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Jumat, 17 Mei 2019. Sebelumnya mereka juga sudah mengunjungi mantan-mantan presiden lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, dan BJ Habibie.

    Baca juga: Bertemu Mahfud MD - Dahlan Iskan, SBY Serukan Redam Tensi Politik

    “Ini kan dari Gerakan Suluh Kebangsaan ya kita sudah berkeliling ke semua Presiden, SBY sudah, Habibie sudah, tokoh-tokoh ulama daerah sudah, sekarang ke Bu Mega,” ujar Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD sesaat sebelum masuk ke rumah Megawati.

    Mahfud mengatakan mereka ingin melakukan rekonsiliasi pasca-pemilu. Meski tensi politik sedang panas, akibat saling tuding, Mahfud mengatakan agenda ketatanegaraan harus tetap berjalan, dan presiden harus tetap ada yang terpilih.

    Kunjungan ini pun dalam rangka mendiskusikan dengan Megawati, peran apa yang bisa diambil putri Presiden pertama Soekarno ini dalam upaya rekonsiliasi. “Kami akan coba diskusikan sekarang,” ucap dia.

    Adapun sebagai puncaknya menurut Mahfud, mereka akan mengunjungi Presiden Joko Widodo. “Tentu pada akhirnya nanti dalam rangka Pemilu ini juga puncaknya ke presiden,” tuturnya.

    Baca juga: Mahfud MD Sarankan Pemilu 2019 Dievaluasi di Awal Pemerintahan

    Selain Mahfud MD, pertemuan ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan lain, seperti Frans Magnis Suseno, Alissa Wahid, Romo Benny Sutrisno, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Al Hilal Hamdi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.