PBB Klaim Polemik Yusril - Rizieq Berpengaruh Kecil ke Caleg FPI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yusril Ihza Mahendra, ketua partai PBB. Dok. TEMPO

    Yusril Ihza Mahendra, ketua partai PBB. Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Bulan Bintang mengklaim polemik antara Yusril Ihza Mahendra dengan Rizieq Shihab tak banyak mempengaruhi calon legislatif berlatarbelakang Front Pembela Islam. PBB menyatakan jumlah caleg dari FPI yang mengundurkan diri hanya 5 orang dari total 15 orang.

    Baca: DDII Tegur Yusril Ihza Mahendra Soal Rizieq Shihab

    "Tidak lebih dari 5 orang yang menyatakan secara resmi tidak melanjutkan kampanyenya sebagai caleg," kata Kepala Bidang Pemenangan PBB, Sukmo Harsono dihubungi Sabtu, 6 April 2019.

    Sukmo mengatakan lima caleg itu mengundurkan diri sejak PBB menyatakan mendukung Jokowi Widodo - Maruf Amin dalam pilpres 2019. Salah satu caleg yang mengundurkan diri adalah mantan Sekretaris FPI Novel Bamukmin. Novel mundur dengan alasan PBB sudah tak sejalan dengan pendiriannya.

    Sebelumnya, imam besar FPI Rizieq Shihab juga menyerukan agar simpatisan FPI mengundurkan diri dari PBB. Perintah yang diserukan Rizieq pada Januari 2019 berawal dari dukungan PBB terhadap Jokowi.

    Belakangan hubungan Ketua Umum PPP Yusril dan Rizieq Shihab kembali memanas. Polemik itu berawal saat Yusril mengatakan bahwa Rizieq pernah berkata soal keislaman Prabowo Subianto yang lemah. Rizieq membantah, tapi Yusril punya bukti yang diakui sebagai percakapannya dengan Rizieq melalui WhatsApp.

    Baca: DDII Kritik Yusril, PBB: Ada yang Belum Ikhlas Kami Dukung Jokowi

    Sukmo mengatakan polemik itu tak berdampak besar pada pada caleg PBB dari FPI. Dia meyakini para caleg yang punya latar belakang FPI itu tetap solid dengan PBB. Dia mencontohkan Sekretaris FPI Magelang lebih memilih mengundurkan diri sebagai sekretaris cabang untuk tetap maju sebagai caleg.

    Dia meyakini reaksi atas polemik Yusril - Rizieq tidak akan mempengaruhi elektabilitas PBB. "Reaksi ini tidak akan berpengaruh terhadap potensi lolosnya PBB dari (batas ambang parlemen) 4 persen," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.