DDII Tegur Yusril Ihza Mahendra Soal Rizieq Shihab

Reporter

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer berfoto dengan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, 6 Maret 2018. KPU resmi menetapkan Partai Bulan Bintang dengan nomor urut 19 untuk Pemilu 2019. PBB disahkan sebagai peserta pemilu 2018 setelah menang dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa pemilu. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengirim surat teguran ke Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra karena pernyataannya soal Rizieq Shihab dan Ijtima Ulama. Yusril dianggap telah menghina pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Baca: Fakta Panas Dingin Hubungan Yusril - Rizieq Shihab

"DDII merasa perlu menegur sikap dan pernyataan saudara yang jauh dari akhlakul karimah dan sikap seorang cendekiawan muslim," kata Ketua Umum DDII, Mohammad Siddik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 April 2019.

DDII, organisasi masyarakat yang dibentuk tokoh Masyumi Mohammad Natsir, merupakan salah satu penggagas pembentukan PBB. Karena itu, Siddik merasa punya hak menegur Yusril. Citra PBB, kata dia, juga merupakan citra DDII.

Siddik merasa keberatan dengan pernyataan Yusril yang menyebut Rizieq Shihab raja bohong. Yusril mengatakan itu karena menganggap Rizieq tidak mau mengakui bahwa dirinya pernah menyebut keislaman Prabowo lemah. Siddik juga keberatan dengan pernyataan Yusril yang dianggap mendelegitimasi Ijtima Ulama. Ijtima Ulama adalah sekumpulan tokoh agama yang sempat menyodorkan nama calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

Menurut Siddik, sikap dan pernyataan Yusril jauh dari sikap cendikiawan muslim yang mengaku meneladani perjuangan Natsir dan tokoh Masyumi lainnya. "Partai Masyumi menjadi besar karena teladan tokoh-tokohnya yang menunjukkan keserasian antara ucapan dan tindakan," kata dia.

Siddik menuturkan saat pembentukan PBB, DDII berharap Yusril sebagai ketua umum dapat membawa ciri dan karakter para politikus Masyumi. Dia bilang, tokoh Masyumi selalu sepakat dengan ulama dan umat Islam.

Baca: FPI Sebut Yusril Ingin Adu Domba Rizieq Shihab dengan Prabowo

Siddik mengaku juga kecewa saat Yusril memutuskan mendukung capres Joko Widodo. Sebelumnya, saat ditunjuk menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin, DDII juga pernah meminta klarifikasi Yusril terkait keputusannya itu. "Ternyata klarifikasi saudara tidak menjadi kenyataan," kata dia.
atau Jokowi.






Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

6 hari lalu

Kerabat Sultan Deli Temui Yusril Ihza Mahendra Bahas Sengketa Tanah Kesultanan Deli Vs Pemerintah RI

Kerabat Sultan Deli akan berikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra jika musyawarah sengketa Tanah Kesultanan Deli dengan Pemerintah RI tidak berhasil.


Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

9 hari lalu

Bamsoet dan Yusril Izha Mahendra Sepakat PPHN Butuh Payung Hukum

Bentuk hukum yang ideal untuk PPHN adalah TAP MPR.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

13 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

14 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

14 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

16 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

16 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

16 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

17 hari lalu

Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

28 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.