DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Reporter

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama dan Sosial Dewan Perwakilan Rakyat RI, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilanjutkan pekan depan. "Rapat panitia kerja memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah," ucapnya saat dihubungi, Kamis, 7 Maret 2019.

Baca juga: Kementerian Perempuan Targetkan RUU PKS Disahkan Agustus 2019

Marwan menyatakan bahwa parlemen berkomitmen menyelesaikan RUU ini sebelum periode DPR RI 2014-2019 berakhir pada September mendatang. Dia mengaku pembahasan RUU ini sulit dirampungkan sebelum pemilihan umum pada 17 April mendatang. Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ujarnya, sudah mengadakan rapat bersama fraksi maupun mitra atau pemerintah.

Marwan menyayangkan spekulasi yang beredar di masyarakat. Misalnya, ucap dia, ada opini seolah-olah RUU ini memberi keleluasan kepada kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Adapun di internal parlemen, penolakan disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan alasan yang sama.

Menurut Marwan, salah satu pembahasan yang berkembang di rapat DPR adalah definisi kekerasan seksual yang dikhawatirkan bermakna ganda. Mengenai kemungkinan multitafsir pada pasal tersebut, dia mengimbuhkan, bisa diantisipasi dengan pasal-pasal berikutnya yang lebih tegas. Perihal keberatan PKS, ia mengungkapkan, fraksi itu belum menyampaikan pandangannya di panitia kerja. "Nanti kami akan meminta pandangan dari fraksi-fraksi,” dia mengungkapkan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diinisiasi oleh DPR dan diusulkan pada 2017. RUU ini kemudian masuk Program Legislasi Nasional 2018. Namun pembahasan RUU tersebut mandek, sekalipun pelbagai kelompok masyarakat mendesak agar RUU ini segera disahkan.

Baca juga: DPR Diminta Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sejak 2014, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis kemarin untuk menyambut peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, pada 2018 terdapat 5.509 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Vennetia R. Danes, menargetkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan pada Agustus mendatang. "Target kami, Agustus sudah harus selesai untuk menghasilkan hal-hal yang baik untuk negeri," kata Vennetia, bulan lalu.

Vennetia mengungkapkan, pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara legislatif dan eksekutif secara formal belum dimulai. Ia menuturkan, pembahasan baru akan dimulai setelah pemilihan umum. Secara etika, Kementerian tidak bisa mendesak DPR untuk segera membahas. "Mereka sudah memiliki jadwal. Kami meyakinkan sedikit melalui pertemuan-pertemuan."

Menurut Vennetia, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan lantaran Kementerian Perempuan menerima laporan 7.238 kasus kekerasan seksual pada 2018. Selain itu, dalam survei yang dilakukan Kementerian Perempuan pada akhir 2018, terdapat satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan.

Baca: Puan Maharani Minta DPR Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga penting sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menyiapkan infrastruktur pendukung. "Di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya ada pasal untuk menghukum pelaku, tapi juga merehabilitasi korban dan menyediakan infrastruktur," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA | REZKI ALVIONITASARI






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

20 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

20 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

23 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


KPAI Minta Semua Sekolah Terapkan Pendidikan Seks Dini untuk Cegah Kekerasan Seksual

1 hari lalu

KPAI Minta Semua Sekolah Terapkan Pendidikan Seks Dini untuk Cegah Kekerasan Seksual

"Pendidikan seks sudah menjadi hal penting karena itu diperlukan pemahaman lebih luas," kata Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah


Dampak Pelecehan Seksual, Anak Depresi dan Mau Bunuh Diri

1 hari lalu

Dampak Pelecehan Seksual, Anak Depresi dan Mau Bunuh Diri

Psikolog menyebut anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual bisa mengalami depresi berat dan menyebabkan ingin bunuh diri.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.