TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menuturkan pihaknya menjalin kerja sama dengan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, termasuk para ustad serta beberapa gereja dalam program kampanye pencegahan korupsi.
"Ini lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan penegakan hukum saja," kata Laode pada Ahad, 9 Desember 2018.
Baca: Adrianus Jawab Tudingan Punya Kepentingan di Kasus Novel Baswedan
Namun di sisi lain, kata Laode, masih ada beberapa pihak yang melakukan korupsi di bidang keagamaan. Ia mencontohkan kasus korupsi pengadaan Al Quran yang terjadi di Kementerian Agama pada APBN Perubahan 2011 dan APBN 2012.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Zulkarnaen Djabbar, Dendy Prasetia, Ahmad Jauhari dan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafqi sebagai tersangka karena telah merugikan keuangan negara sekira Rp 14 miliar.
"Al-Quran, uang haji, uang masjid, dikorupsi. Untung syahadat engga ada uangnya. Kalau ada uangnya, mungkin bisa saja," kata Laode.
Baca: Tiga Perusahaan BUMN Raih Penghargaan dari KPK
Tanya hanya korupsi Al Quran, KPK juga pernah menangkap pejabat yang bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang menggunakan uang hasil korupsinya untuk menyumbang dan memperbaiki gereja yang bocor. "Ini perilakunya engga sinkron," ujarnya.
Laode juga menyebut nama Basuki Hariman, seorang pengusaha yang menyuap hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis Akbar dalam kasus gratifikasi impor daging. "Basuki Hariman itu seorang pendeta," kata Laode kembali mencontohkan nama koruptor yang memiliki jejak religi yang baik.
Baca: Dukung KPK, Puluhan Tokoh Lintas Agama Deklarasi Anti Korupsi
Selain melibatkan lembaga dan pemuka agama, KPK mengimbau agar pemerintah menerapkan e-budgeting dan e-planning dalam perencanaan anggaran.
Karena itu, melalui e-planning dan e-budgeting, anggaran menjadi transparan dan semua pihak, termasuk masyarakat, bisa turut mengawasi penggunaannya. "Makanya kita selalu push e-planning, e-budgeting, dan e-catalog di daerah, lokal, dan provinsi, supaya tidak terulang lagi," kata Laode.
