Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adrianus Jawab Tudingan Punya Kepentingan di Kasus Novel Baswedan

Reporter

image-gnews
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI yang juga mantan anggota Kompolnas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 15 Juni 2016. TEMPO/Inge
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI yang juga mantan anggota Kompolnas di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 15 Juni 2016. TEMPO/Inge
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi Novel Baswedan meminta Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala tak ikut campur dalam penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Mereka menuding Adrianus memliki konflik kepentingan dalam kasus tersebut.

Baca: Tim Advokasi Tolak Adrianus Meliala di Kasus Novel Baswedan

Menurut tim, Adrianus menunjukan keberpihakan saat menyatakan terjadi maladministrasi dalam penangkapan Muhammad Lestaluhu, terduga pelaku penyerangan Novel. Tim menyatakan Adrianus juga menuding Novel tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Novel tidak ada.

Adrianus melalui sambungan telepon menampik sejumlah tudingan tersebut. Dia menganggap wajar respons tim advokasi Novel, karena temuan Ombudsman tak menyenangkan untuk mereka. "Masalahnya kami pada posisi untuk tidak menyenangkan teman-teman itu," kata dia dihubungi Jumat, 7 Desember 2018. Berikut adalah petikan wawancara antara Tempo dengan Adrianus:

Tim advokasi menuding Anda mempunyai konflik kepentingan?

Saya tidak bisa melarang orang berpendapat. Namun, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, pertama sejawat saya tidak melihat itu (adanya konflik kepentingan). Kami bekerja secara kolegial, jadi setiap pekerjaan harus melapor dan sesuai kesepakatan. Mekanisme internal di Ombudsman sudah cukup mencegah adanya konflik kepentingan.

Laporan Ombudsman itu independen?

Ya, saya sih penginnya begitu, jadi bukan pekerjaan pribadi yang sifatnya sendiri-sendiri, di mana hanya saya yang tahu, juga soal pencarian datanya itu tidak demikian.

Tidak ada kepentingan pihak lain?

Kepentingannya adalah kepentingan masyarakat. Kami memulai kegiatan ini dalam rangka mewakili suara masyarakat yang menganggap polisi tidak serius, tidak profesional mengungkap kasus Novel makanya sampai masa penyelidikan 600 hari. Kami ingin tahu apakah itu terjadi karena polisi tidak serius, tidak profesional atau apa?

Baca juga: KPK Bantah Sejumlah Temuan Ombudsman dalam Kasus Novel Baswedan

Kami kembalikan ke masyarakat lewat kesimpulan kami. Kami berkesimpulan bahwa polisi sebenarnya serius dan profesional, tapi dalam hal lain mereka juga punya sejumlah kelemahan dan kekurangan. Kami minta itu untuk ditanggulangi sehingga kasusnya bergerak lagi.

Apa Ombudsman akan terus memantau penyelidikan kasus Novel?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai aturan, setelah 30 hari, kami akan tanya kepada Polda perkembangannya. Kalau misalnya semua rekomendasi kami diikuti bagus. Kalau ada yang tidak diikuti, misalnya soal segera memanggil Pak Novel, kami akan tanya alasannya. Tentu kami bisa memaklumi kalau ada alasannya.

Setelah investigasi kedua ini, apa Anda berencana kembali melakukan investigasi?

Enggak tahu, saya kira waktu (investigasi) Muhammad Lestaluhu itu kan kami sebenarnya tidak berencana membuat investigasi seperti ini, tapi kemudian dia melapor dan sudah selesai. Polda sudah memenuhi permintaan kami soal kewajibannya untuk Lestaluhu. (Polisi sempat menangkap Lestaluhu karena diduga sebagai penyerangan Novel, namun kemudian dibebaskan. Belakangan, Ombudsman menyatakan terjadi maladministrasi dalam penangkapan tersebut)

Lalu kami melakukan investigasi kedua dengan arah baru, yakni benelar tidak sih polisi serius dalam hal ini. Setelah selesai investigasi keduanya ini ya tidak ada lagi yang kami lakukan. Paling kami akan bertanya ke polisi, soal saran kami dilakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan kenapa. Kalau bisa diterima, kami terima. Sehingga kasus ini bisa kami close dari segi kami.

Tim Novel minta Anda untuk tidak terlibat lagi, apa Anda akan mengikuti?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

2 menit lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.


Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

57 menit lalu

Kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin, Soesilo Aribowo saat ditemui usai sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Oktober 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.


PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

1 jam lalu

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan dan bendahara umum PBNU, Mardani H Maming, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022. Mardani H Maming, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.


Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

2 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Tom lembong kembali menjalani pemeriksaan usai ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.


Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

3 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.


Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

4 jam lalu

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar (kiri) bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kanan) menunjukan barang bukti terkait penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar sebagai tersangka dengan barang bukti sebesar Rp 920.912.303.714 serta 51 kilogram emas terkait gratifikasi kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan pengurusan perkara di MA dari 2012 hingga 2022. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

Kejagung memindahkan lokasi penahanan tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Apa sebabnya?


KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

4 jam lalu

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.


Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

6 jam lalu

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kasus gratifikasi Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024. Foto: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan


Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

15 jam lalu

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.