Cak Imin Ingatkan Jangan Sampai Reuni 212 Ditunggangi Khilafah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI  Abdul Muhaimin Iskandar

    Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghormati gelaran Reuni 212 yang akan diadakan pada Ahad, 2 Desember 2018. Menurut Muhaimin, reuni merupakan hak demokrasi seseorang untuk bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. Namun, dia mengingatkan agar reuni ini tak ditunggangi kepentingan tertentu, termasuk khilafah.

    Baca: Cak Imin: Ada Gus Baru Namanya Gus Tommy Soeharto

    "Jangan mau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan NKRI. Jangan sampai ditunggangi dengan isu khilafah," ujar Wakil Ketua MPR RI ini di kantor DPP PKB Jakarta pada Kamis, 29 November 2018.

    Reuni 212 akan digelar 2 Desember 2018 di lapangan Monumen Nasional (Monas).
    Penanggung Jawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Maarif, mengatakan pihaknya mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Cak Imin Sebut Alasan Kenapa Suara Santri Diperebutkan di Pemilu

    Slamet juga mengklaim kegiatan Reuni 212 tidak bermuatan politik. Acara tersebut, kata dia, murni sebagai arena silaturahmi para peserta Aksi Bela Islam yang berlangsung di tanggal sama dua tahun lalu.

    "Murni silaturahim, bahkan tokoh lintas agama pun hadir di Reuni 212. Bukan ajang politik praktis atau kampanye paslon tertentu," ujar Slamet di Gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

    Karena itu, Slamet mengimbau agar peserta aksi yang hadir tidak membawa atribut partai politik atau pasangan calon presiden tertentu. Ia meminta peserta aksi cukup mengenakan pakaian putih-putih dan membawa bendera merah putih atau bendera tauhid.

    DEWI NURITA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.