TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan keberhasilan suatu daerah sangat bergantung kepada kepemimpinan pejabatnya. Daerah yang maju biasanya dipimpin oleh pejabat yang tak hanya bicara dan inovatif.
Baca juga: JK: Penanganan Pasca Gempa dan Tsunami Sulteng Selama 2 Tahun
JK mencontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai salah satu pemimpin yang tak hanya sekedar bicara. "Wali Kota Surabaya itu kalau ada kotor, dia datang bersih-bersih dan marah-marah. Kasih contoh sambil marah. But it's ok," kata dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2018.
Nama mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga disebut JK sebagai panutan. Ridwan yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat itu terkenal penuh ide.
JK mengatakan pemimpin tak boleh lagi hanya mengacu kepada surat-surat. Mereka harus berinovasi dan mengikuti perkembangan terkini. Dia menuturkan, sangat penting untuk pemimpin menjadi lebih pintar dari anak buahnya. Mereka juga harus bijaksana dan mengayomi anak buahnya.
Mereka harus berinovasi mengikuti perubahan yang terjadi di dunia, terutama berkaitan dengan teknologi. Jika tidak, posisi mereka bukan tak mungkin digantikan teknologi.
Menurut JK, saat ini ada ide untuk memangkas kursi eselon I. "Karena sebenarnya siapa yang memerintah negeri ini? Eselon tiga atau empat," ujarnya. Pejabat tersebut lazimnya lebih mengetahui suatu kebijakan. Selain itu, mereka banyak dijadikan kambing hitam saat kesalahan terjadi.
Baca juga: JK Cek Penanganan Dampak Gempa dan Tsunami Palu Hari Ini
JK mencontohkan kasus korupsi di pengadilan yang menghukum bawahan menteri. Sementara menteri dan direktur jenderalnya bebas dari tanggungjawab. "Padahal tanggungjawab itu ke atas, bukan ke bawah," katanya.
Untuk menjadi pemimpin yang baik, JK juga berpesan agar pejabat mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. JK meminta kegiatan studi banding dihentikan jika tak efektif. "Jangan daerah-daerah selalu studi banding tapi pulang tidak bisa bikin apa-apa," katanya.
