Rotasi Pejabat KPK, Agus Rahardjo: Orang Luar Jangan Ikut Campur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saut Situmorang menyambut kedatangan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Kantor KPK, Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saut Situmorang menyambut kedatangan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Kantor KPK, Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Rahardjo enggan menanggapi ihwal protes yang dilayangkan wadah pegawai KPK terkait dengan keputusannya merotasi sejumlah pejabat. Ia meminta masalah ini menjadi urusan dapur lembaganya.

    Baca juga: Eks Penasihat KPK: Batalkan Pelantikan Pejabat KPK Hasil Rotasi

    "Saya enggak mau berkomentar itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dan ikutkan orang luar, dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Menurut Agus, ia dan jajaran pemimpin KPK lain sudah bertemu dengan pihak yang melayangkan protes terhadap kebijakannya itu dan memberikan penjelasan. Namun ia enggan memastikan apakah masalah ini sudah selesai atau belum.

    "Ya, enggak tahu di mereka karena saya sudah ketemu sekali dengan seluruh pimpinan dan terserah mereka," ucapnya.

    Agus kembali mengulang ucapannya, yang meminta polemik ini menjadi urusan internal lembaga antirasuah itu. "Ini urusan internal jadi sebaiknya orang luar enggak boleh ikut campur, lah," ujarnya.

    Baca juga: KPK Bakal Rotasi 14 Pejabat Setara Eselon II dan III

    Sebelumnya, pimpinan KPK merotasi 14 pejabat eselon I dan II dengan alasan sudah terlalu lama berada di posisi tersebut. Namun hal ini menuai kritik dari wadah pegawai KPK.

    Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap meminta rotasi itu dihentikan. Dia mengatakan proses mutasi tidak transparan dan berpotensi merusak independensi KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.