Teka-teki Siapa Pengisi Kursi Wakapolri Belum Terjawab

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Syafruddin (kiri) berbicara dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin telah dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, 15 Agustus 2018. Namun hingga kini belum ada kabar siapa yang akan mengisi posisi Wakapolri.

Baca juga: Wakapolri Syafruddin Benarkan Jadi Pengganti Asman Abnur

Sebelumnya beredar kabar yang akan menggantikan Syafruddin adalah Inspektur Jenderal Idham Azis yang kini menjabat Kepala Polda Metro Jaya. Mengenai ini, Syafruddin mengatakan belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya.

Soal nama Idham Azis, Syafruddin mengatakan belum mengetahuinya. "Belum, belum, Pak Kapolri belum (melalui proses) Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi), kalau sudah tanya Kapolri saja," ujar Syafruddin seusai dilantik di Istana, Rabu 15 Agustus 2018.

Idham Azis saat ditemui di Polda Metro Jaya mengatakan sampai kini ia masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. "Saya Kapolda Metro," kata dia hari ini.

Sebelumnya beredar video Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi yang menyatakan ia telah diberikan mandat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang ditemui di Istana juga mengaku belum menentukan pengganti Syafruddin untuk menduduki jabatan Wakapolri.

"Belum ada (nama), nanti saya komunikasi dengan Bapak Presiden," kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Menurut Tito yang akan menggantikan Syafruddin pertimbangannya adalah bintang dua (Irjen) atau bintang tiga (Komjen).

Baca juga: PAN Apresiasi Langkah Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri

Saat dimintai pendapatnya mengenai nama Irjen Idham Azis yang saat ini menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito tetap mengatakan bahwa pihaknya harus berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Nanti setelah saya konsultasi sama Bapak Presiden. Mekanismenya begitu. Itu prerogatif presiden setelah menyampaikan persetujuan dari Bapak Presiden, tidak ada batas waktunya," ungkap Tito.

AHMAD FAIZ|LANI DIANA






Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

1 hari lalu

Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

Delegasi dari negara anggota G20 bakal meninjau langsung penanganan sampah di Bali.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

1 hari lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

2 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

9 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

15 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

15 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

16 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

16 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Soal Kakak Asuh yang Jadi Tameng Ferdy Sambo, Ini Tanggapan Polri

16 hari lalu

Soal Kakak Asuh yang Jadi Tameng Ferdy Sambo, Ini Tanggapan Polri

Polri meminta masyarakat melapor ke timsus jika mengetahui ada pihak yang melindungi Ferdy Sambo.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

16 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.