TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengkritisi buruknya pengalaman Pemilu 2024. Hal ini dia sampaikan ketika rapat kerja bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.
Dia menyinggung perihal cawe-cawe sejumlah pejabat seperti kepala desa, penjabat (Pj) kepala daerah, hingga kepala dinas. "Pemilu kemarin itu Pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Saya mengalami langsung, bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang pak, bagaimana dinas-dinas, Pj-Pj turun dan itu merata di seluruh Indonesia," kata Deddy.
Dia mengatakan, Pemilu bukan sekadar ajang merekrut pemimpin saja. Namun lebih dari itu, kata dia, yang paling penting dalam Pemilu adalah bagaimana membangun adab bangsa ini, memastikan kebudayaan politik benar-benar akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau kita lihat proses penyelenggaraan Pilkada pak, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika latin, busuk sebusuk-busuknya," kata dia kepada Mendagri Tito.
Deddy menyebutkan sejumlah daerah yang dia duga terjadi cawe-cawe. Misalnya seperti di Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Banten, dan daerah lainnya. Bahkan, kata dia, pelanggaran netralitas tersebut dilakukan secara terbuka.
"Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam-mengancam itu langsung di depan umum. Kita bisa berdalih melakukan eufisme 'Itu oknum, oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas.' Tapi ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum?," kata dia.
Dia menilai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024 telah merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasaan di Indonesia. Dia menyebut, tindakan cawe-cawe sudah dianggap sebagai hal yang normal di dalam proses demokrasi.
Deddy mengungkit betapa susah payahnya memperjuangkan reformasi. Ada banyak rakyat yang menjadi korban ketika berusaha mengembalikan Indonesia menjadi negara yang demokratis dan kepemimpinannya sah.
"Tapi hari ini pak, camat, kepala desa Pj, dinas di mana-mana sama. Pemilu menjadi ajang kekuasaan semata, bukan ajang membangun peradaban," tuturnya.
Deddy menyebut Indonesia kembali ke zaman primitif, di mana tidak ada demokrasi. Meskipun secara ritual dan prosedural terjadi pesta demokrasi, namun kata dia, demokrasi yang sebenarnya tidak terjadi.
"Tapi benarkah rakyat mendapatkan informasi yang pantas untuk mereka bisa memilih? Benarkah ada kemerdekaan untuk mereka memilih?."
Pilihan Editor: Kemendagri Tunjuk Tiga Direktur KPK jadi Pj Kepala Daerah
