Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Apresiasi Langkah Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri

image-gnews
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Kepala KSP Moeldoko seusai acara Leaders Talk di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Kepala KSP Moeldoko seusai acara Leaders Talk di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, 25 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asman Abnur memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebelum dicopot oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan pengunduran diri Asman.

Baca: Jokowi Akan Copot Asman Abnur sebagai Menteri, Begini Reaksi PAN

Eddy mengatakan partai menghormati keputusan Asman yang juga kader PAN. Ia menilai langkah Asman telah bersikap ksatria. "Kami hormati dan apresiasi sikap ksatria Pak Asman yang telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden hari ini," kata Eddy melalui pesan kepada Tempo, Selasa, 14 Agustus 2018.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya telah mengisyaratkan Asman bakal dicopot dari jabatannya. Pratikno mengatakan Presiden kemungkinan mengganti Asman kendati kinerjanya bagus. Asman, kata dia, akan diganti dalam waktu dekat sekembali Jokowi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Baca: Pencopotan Asman Abnur Segera Setelah Jokowi Balik dari Lombok

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pratikno berujar, kemungkinan pencopotan Asman Abnur itu merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang ada. Kata dia, sikap PAN yang tidak mendukung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, menjadi pembicaraan di internal koalisi pengusung petahana.

PAN memang merupakan salah satu partai koalisi pemerintah saat ini. Partai berlambang matahari terbit ini merapat ke koalisi Jokowi pada 2016, meski sebelumnya pada pemilihan presiden 2014 mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam pilpres 2019, PAN telah resmi mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

Baca: Puji Kinerja Asman Abnur, JK: Tidak Jauh dengan Yuddy Chrisnandi

Eddy mengatakan, pada intinya penggantian menteri atau reshuffle kabinet adalah hak presiden. Dia berujar partainya akan tetap menghormati keputusan Jokowi ihwal itu. "Kami akan hormati keputusan apa pun yang beliau jalankan terkait Kabinet Kerja saat ini," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

9 hari lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat di wawancarai di Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/Desi Purnama Sari
Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

Zita bersama ayahnya masuk dalam kabinet Prabowo


Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

16 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

Putri Zulhas, Zita Anjani akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata di Kabinet Prabowo. Ia hadir dalam acara retreat Hambalang hari ini.


PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

24 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo akan diumumkan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden.


PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

24 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

Prabowo sedang menyusun formasi kabinet dibantu orang-orang dekatnya. PAN telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke presiden terpilih itu.


Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

27 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.


Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

28 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.


Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

29 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.


PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

30 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

Puan Maharani memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan mekanisme.