Wakapolri Syafruddin Benarkan Jadi Pengganti Asman Abnur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyerahkan bendera Merah Putih kepada Ketua Komite Olahraga Indonesia Erick Thohir (tengah) dengan disaksikan CdM tim Indonesia Komjen Syafruddin saat upacara pelepasan di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi menyerahkan bendera Merah Putih kepada Ketua Komite Olahraga Indonesia Erick Thohir (tengah) dengan disaksikan CdM tim Indonesia Komjen Syafruddin saat upacara pelepasan di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin membenarkan kabar dirinya akan menggantikan posisi Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB di Kabinet Kerja Jokowi.

    Baca juga: Puji Kinerja Asman Abnur, JK: Tidak Jauh dengan Yuddy Chrisnandi

    "Ya, benar," ujar Syafruddin melalui pesan pendek, Selasa, 14 Agustus 2018. Sebelumnya, Asman Abnur menyatakan mundur dari kabinet. Asman tak ingin menjadi beban bagi Jokowi mengingat dirinya sebagai politikus PAN yang partainya berseberangan dengan koalisi Jokowi di Pilpres 2019.

    Kabar Sjafruddin menjadi pengganti Asman Abnur dibenarkan juga oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

    "Ya benar. Saya baru mendapat kabar dari kantor besok (Rabu, 15/8) pagi jam 10.00 WIB ada undangan pelantikan menteri kabinet kerja sisa jabatan 2014-2019 oleh Presiden RI di Istana Negara," ucap dia melalui pesan singkat, hari ini.

    Informasi soal penggantian Asman Abnur awalnya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Baca juga: PAN Apresiasi Langkah Asman Abnur Mundur dari Jabatan Menteri

    Menurut Pratikno, rencana pencopotan ini tidak lepas dari sikap Partai Amanat Nasional (PAN), partai asal Asman yang tidak mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2019. "Ya ini konsekuensi dinamika politik."

    Pratikno menuturkan sikap PAN yang tidak mendukung Jokowi ini menjadi pembicaraan di internal koalisi pemerintah. Ia berujar ada keinginan untuk memberi kejelasan mengenai siapa saja yang berada di kubu pemerintah dan sebaliknya. "Bagaimana mengokohkan koalisi dan juga kejelasan siapa yang di sini, siapa yang di sana."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.