Minggu, 22 September 2019

Begini Alasan AHY Tidak Hadir di Deklarasi Koalisi Prabowo - SBY

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Deklarasi Nasiomal Cakra AHY di Gedung Djoeang 45, Senin 30 Juli 2018. Tempo/Insan Qurani

    Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Deklarasi Nasiomal Cakra AHY di Gedung Djoeang 45, Senin 30 Juli 2018. Tempo/Insan Qurani

    TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara deklarasi "Cakra AHY" di Gedung Joeang 45. AHY mengatakan lebih memilih hadir di tengah relawan ketimbang mengikuti pertemuan sang bapak, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Baca: Sah, Prabowo dan SBY berkoalisi di Pilpres 2019

    “Ya karena hari ini ada deklarasi relawan AHY, saya sudah sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Prabowo Subianto melalui Pak SBY,” kata AHY kepada wartawan, Senin 30 Juli 2018. AHY yang datang bersama sang istri, Anisa Pohan, mengatakan ingin mendengar aspirasi pemuda.

    Menurut AHY, kehadirannya di acara deklarasi tersebut penting untuk menyatukan semangat dan energi dengan pemuda. Apalagi, kata dia, pemuda sangat berperan dalam perubahan. Selama ini, kata AHY, dirinnya juga telah berkeliling ke penjuru nusantara untuk bertemu dan melakukan pendekatan dengan para pemuda.

    Koordinator Relawan Cakra AHY, Irwan, mengatakan mendorong AHY maju dalam Pilpres 2019 karena menganggap Indonesia harus dipimpin oleh kaum muda. Ia melihat AHY sudah pantas menjadi calon presiden.

    Simak juga: Resmi berkoalisi, SBY Serahkan Urusan Capres ke Prabowo

    Sementara itu, Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menagatakan AHY adalah pemuda yang cerdas dan pantas untuk menjadi pemimpin.

    "AHY adalah seorang yang teruji akal dan pikirkannya, dan karena itu ia layak untuk dipilih" Kata Rocky yang hadir dalam acara tersebut.

    INSAN QURANI | M. ISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.