Ditolak Ormas, Ceramah Ustad Abdul Somad di Semarang Tetap Jalan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ustadz Abdul Somad Batubara. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ustadz Abdul Somad Batubara. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Ustad Abdul Somad, Kapitra Ampera, mengatakan acara tabligh akbar yang dihadiri oleh kliennya akan tetap berjalan. Ia menuturkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah berjanji akan memberikan pengamanan dalam acara tabligh akbar yang dihadiri Abdul Somad. Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di Semarang pada 30-31 Juli 2018.

    Baca: Polri Sebut Ormas Tak Bisa Larang Abdul Somad Ceramah

    “Insya Allah tidak ada pelarangan. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah memberi jaminan keamanan,” ujar Kapitra melalui pesan singkat, Ahad, 29 Juli 2018. Sebelumnya, sebuah surat edaran berisi larangan tablig akbar yang dihadiri pendakwah Ustad Abdul Somad menyebar di media sosial.

    Surat itu dikeluarkan oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN) pimpinan Nuril Arifin Husein. Dalam surat tersebut, Nuril mengatakan pelarangan itu karena Ustad Abdul Somad dianggap sebagai corong Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah. Nuril juga menuding Abdul Somad menyebarkan radikalisme.

    "PGN Jateng menolak keras dan mendesak tidak memberikan izin kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan radikal yang menebarkan kebencian, fitnah, dan permusuhan, melarang dan menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad yang berpotensi menimbulkan keresahan," demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Nuril. Dalam surat, tertulis juga ancaman yang akan melakukan "aksi perlawanan" bila Ustad Abdul Somad tetap menghadiri tablig akbar di Semarang itu.

    Baca juga: Masyarakat Usulkan Ustad Abdul Somad Jadi Capres PKS

    Sementara itu, Kepolisian RI mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tak berhak melarang Ustad Abdul Somad atau orang lain berceramah. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, mereka tidak berhak melarang atau memberikan izin suatu kegiatan. "Siapa pun, kalau mengeluarkan surat edaran silakan saja, tetapi itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mana ada ormas yang melarang?" katanya di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.