Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arya Wedakarna Dipecat dari DPD karena Dugaan Diskriminasi, Pernah Tolak Ustad Abdul Somad, Ini Profilnya

image-gnews
Arya Wedakarna. Instagram
Arya Wedakarna. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa aliad Arya Wedakarna (AWK) resmi diberhentikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Pemberhentian tersebut buntut pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik ihwal ucapan bernada diskriminasi. Siapakah sosok Arya Wedakarna ini?

Sebelumnya, pada penghujung tahun lalu, Arya menuai polemik setelah videonya saat melontarkan kata-kata yang dianggap rasis tersebar. Dia mengaku tak menyukai perempuan berkerudung dan lebih senang gadis Bali dengan rambut terbuka. Sebab, kata dia, Indonesia bukanlah negara di wilayah Timur Tengah.

“Saya enggak mau yang frontline-frontline itu, saya mau gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East (Ini bukan Timur Tengah),” katanya saat berbicara dengan pihak bandara di Rapat Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai pada 29 Desember 2023.

Akibat pernyataannya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian melaporkan Arya atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik. Ucapan pria asal Bali itu dianggap menyinggung pengguna hijab. Anggota DPD RI dapil Bali itu pun dipecat. Menurut Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika, Arya diberhentikan sesuai asal Pasal 48, ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.

“Telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa, anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI,” kata Made saat membacakan keputusan di Kantor DPD RI, Jumat, 2 Februari 2024.

Arya Wedakarna tak begitu saja menerima putusan itu, Saat ia lakukan agenda kampanye di kabupaten Buleleng, Jumat, 2 Februari 2024 menyatakan akan lakukan upaya banding. "Yang pasti kami akan fight back, kami akan lawan. Kemudian kami akan berjuang puputan sampai titik darah penghabisan," katanya kepada awak media.

Profil Arya Wedakarna

Arya Wedakarna atau nama lengkapnya Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa merupakan politikus bekas model dan penyiar radio. Pria kelahiran Denpasar, Bali pada 23 Agustus 1980 ini menjadi anggota DPD Bali dua periode sejak 2014 hingga 2024, sebelum akhirnya dipecat.

Pendidikan dasar putra dari Shri Wedastera Suyasa dan Suwitri Suyasa ini kenyam di SD Cipta Dharma Denpasar hingga 1992. Dia lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama SMP Negeri 3 Denpasar dan lulus pada 1995. Dia tamat dari SMA Negeri 1 Denpasar pada 1998 dan merantau ke Australia untuk menempuh ilmu di Melbourne Language Center, kelar pada 2000.

Sosok yang juga biasa disebut AWK ini kembali ke Indonesia untuk kuliah S1 di Universitas Trisakti (STMT) Jurusan Manajemen Transportasi Udara dan rampung pada 2002. Dia melanjutkan pendidikan magister alias S2 di Universitas Satyagama Jakarta Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan dan siap 2004. Gelar S3-nya didapat pada 2007 di universitas yang sama jurusan Doktor Ilmu Pemerintahan.

Di industri hiburan, Arya telah dikenal sejak 1996 sebagai model, pemeran, penyanyi, dan penyiar radio. Dia pernah muncul sebagai cover boy majalah Aneka. Arya Wedakarna juga sempat bergabung dalam trio grup vokal FBI bersama Indra Bekti dan Roy Jordy. Sebagai pemeran, sinetron yang pernah dilakoninya yaitu Janji Hati dan Dancing With Colors. Dia adalah juga mantan penyiar Radio Cassanova FM, Denpasar (1996 – 1998) dan Indika FM (2000 – 2001).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arya Wedakarna menjadi politikus dengan bergabung ke dalam PNI Marhaenis antara 2004 hingga 2013. Dia kemudian hengkang dari partai tersebut pada 2014 dan terjun ke dunia politik praktis dengan mengikuti kontestasi pemilihan DPD Bali. Dia berhasil menjabat dengan perolehan suara sebesar 178.934 suara. Arya kembali menjadi anggota DPD Bali periode 2019-2014. Terbaru dia dipecat karena dinilai melanggar kode etik DPD.

Arya Wedakarna mendapatkan dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dua anugerah tak kaleng-kaleng itu yakni sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan Termuda di Indonesia saat berusia 27 tahun dan Rektor Universitas Termuda di Indonesia saat berusia 28 tahun. Saat ini, Arya menjabat sebagai Rektor Universitas Mahendradatta Bali.

Kontroversi Arya Wedakarna

Meski namanya mentereng di dunia pendidikan, Arya pernah membuat sejumlah kontroversi. Antara lain dia pernah mengaku sebagai Raja Majapahit Bali pada Desember 2009. Dia juga pernah menolak adanya perbankan syariah di wilayah Bali pada Agustus 2014. Lalu pada Desember 2017, Arya juga pernah menjadi provokator penolakan Ustad Abdul Somad yang akan melakukan dakwah di Bali.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lukman Edy saat itu mengatakan unggahan Wedakarna pada 1-3 Desember 2017 di laman fanpagenya dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa persekusi terhadap ustad Abdul Somad karena perbedaan pandangan Agama. Unggahan tersebut juga dianggap menjadi pemicu atau bentuk provokasi yang mengakibatkan penolakan Safari Dakwah Abdul Somad di Bali oleh beberapa elemen masyarakat Bali pada 8 Desember 2017.

Selain itu, Arya Wedakarna ternyata juga pernah diberhentikan sementara sebagai BK DPD. Arya disebut melakukan pelanggaran dan dilaporkan oleh masyarakat Muslim di Bali, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun Arya membantah kabar tersebut.

Terbaru, Arya menuai polemik karena dianggap rasis terhadap pengguna hijab di Bandara Ngurah Rai. Dia dinilai melanggar kode etik dan diberhentikan berdasarkan pasal 48 ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.

Meskipun kemudian ia menyampaikan permintaan maaf. "Jika ada kelompok lain merasa tersinggung dan keberatan, saya memohon maaf dengan tulus," kata Arya Wedakarna dalam klarifikasinya di akun Facebook @Dr. Arya Wedakarna, Selasa, 2 Januari 2024.

Pilihan Editor: Dilaporkan MUI Bali untuk Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Siapa Sebenarnya Arya Wedakarna?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lolos ke DPD RI sebagai Eks Terpidana, Begini Kilas Balik Kasus Korupsi Irman Gusman

1 hari lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
Lolos ke DPD RI sebagai Eks Terpidana, Begini Kilas Balik Kasus Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman ditangkap penyidik KPK pada 17 September 2016 lantaran menerima uang Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

1 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Raih Suara Terbanyak Keempat Pileg DPD Sumbar, Irman Gusman Melenggang ke Senayan

3 hari lalu

 Irman Gusman menyampaikan visi dan misi di depan Tokoh Masyarakat dan jurnalis di Padang pada Kamis 20 Juni 2024 menjelang pengelaran PSU DPD Sumbar. Irman Gusman mengelak saat diminta menyatakan diri sebagai Mantan Napi Korupsi kepada jurnalis. TEMPO/ Fachri Hamzah.
Raih Suara Terbanyak Keempat Pileg DPD Sumbar, Irman Gusman Melenggang ke Senayan

KPU Sumbar menetapkan empat nama yang meraih suara terbanyak pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pileg DPD RI. Salah satunya Irman Gusman.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

4 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

6 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


MUI Nonaktifkan Dua Anggota Buntut Kunjungan Kader NU ke Israel

6 hari lalu

Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Ni'am memberikan keterangan pasca tragedi penembakan di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.  TEMPO/Febri Angga Palguna
MUI Nonaktifkan Dua Anggota Buntut Kunjungan Kader NU ke Israel

Dua anggota MUI diduga terafiliasi dengan organisasi Yahudi. Organisasi itu diduga berhubungan dengan kunjungan lima kader NU ke Israel.


75 Calon Anggota BPK Menjalani Uji Kelayakan di DPD

6 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
75 Calon Anggota BPK Menjalani Uji Kelayakan di DPD

75 orang calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).


Petinju Daud Yordan Menjadi Anggota DPD RI, Ini Profil dan Berbagai Gelar Juara Si Cino

9 hari lalu

Daud Yordan. Antara
Petinju Daud Yordan Menjadi Anggota DPD RI, Ini Profil dan Berbagai Gelar Juara Si Cino

Petinju Daud Yordan merambah profesi lain, ia terpilih sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat. Ini profilnya.


Paripurna DPD Ricuh, Dipicu Poin-poin Tata Tertib Mekanisme Pemilihan Pimpinan

11 hari lalu

Sejumlah anggota DPD menghampiri Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (atas, tengah) untuk menyampaikan kritik saat Rapat Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. Rapat paripurna tersebut sempat ricuh karena keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ketua DPD melalui Tim Kerja (Timja) dengan mengambil kewenangan Panitia Khusus (Pansus) pada Perubahan Tatib DPD dinilai membatasi hak beberapa orang untuk maju sebagai calon Pimpinan DPD. ANTARA FOTO/Antasena
Paripurna DPD Ricuh, Dipicu Poin-poin Tata Tertib Mekanisme Pemilihan Pimpinan

Pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang V diwarnai kericuhan.


Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

11 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.