PPP: Secara Hukum, JK Tak Bisa Maju Lagi Jadi Cawapres

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 25 Juli 2018, untuk melakukan kunjungan kerja ke Poso, Sulawesi Tengah. Foto/Setwapres RI

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 25 Juli 2018, untuk melakukan kunjungan kerja ke Poso, Sulawesi Tengah. Foto/Setwapres RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjelaskan pendapat partainya mengenai kemungkinan Jusuf Kalla atau JK maju kembali sebagai calon wakil presiden (cawapres) jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi jabatan cawapres yang diajukan Perindo. "Pandangan hukum tata negara PPP, mestinya Pak JK enggak bisa maju lagi," kata Arsul di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.

    Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak.

    Baca:
    Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres, JK: Saya Korbankan Niat Pensiun
    JK - AHY Coming Soon, Jusuf Kalla: Kayak Film Aja

    Gugatan Perindo ini menjadi sorotan karena JK menjadi pihak terkait dalam uji materi itu.

    JK mengatakan ingin meminta penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi. Sebab, ada perbedaan pendapat di masyarakat mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden.

    Baca: Diajak AHY Jadi Cawapres 2019, Begini Reaksi JK

    Sebagian masyarakat menilai jabatan presiden dan wakil presiden bisa diisi lebih dari dua kali asalkan tidak berturut-turut. JK telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. Ia pernah satu kali menjabat wakil presiden pada pemerintahan SBY dan pada saat ini, menjadi wakil dari Presiden Jokowi.

    Menurut Arsul, di luar pasal yang ingin diuji itu, ada TAP MPR Nomor 13/1998 yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Materinya sama dengan Pasal 7 UUD 1945 dan secara prinsip sama dengan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu. "Nah, MK kan bisa enggak bisa mengubah TAP MPR. Akan ada masalah nanti di situ," ujarnya.

    Simak: SBY Mengaku Pertemuan dengan Jusuf Kalla...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.