JK: Napi Koruptor Tak Perlu Dipindahkan dari Lapas Sukamiskin

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas Perkembangan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin tak perlu dipindahkan ke Nusakambangan.

    Baca: Kemenkumham Bakal Hapus Lapas Khusus Koruptor

    JK mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM hanya perlu memperbaiki ruang tahanan seperti semula. Fasilitas mewah yang digunakan dihilangkan.

    "Pemindahan itu tergantung Kemenkumham. Tapi saya yakin dengan fasilitas dikembalikan kamar-kamar itu seperti apa adanya, tidak perlu dipindahkan ke Nusakambangan," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

    JK mengatakan fasilitas mewah di lapas merupakan masalah lama yang dihadapi petugas. Namun kini KPK sudah bertindak tegas. Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya meneruskan temuan tersebut.

    KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jumat pekan lalu. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka yaitu Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen; staf Wahid, Hendry Saputra; narapidana korupsi suap Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah; dan tahanan pendamping Fahmi, Andri Rahmat.

    Baca: Pernah Dihuni Soekarno, Lapas Sukamiskin Kini Tempat Napi Korupsi

    KPK menduga terjadi suap narapidana terhadap pejabat lapas terkait dengan pemberian fasilitas, rekomendasi izin luar biasa, dan pemberian lain. KPK menyita dua unit mobil Mitsubishi serta total uang Rp 279,92 juta dan US$ 1.410. Lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah sel memiliki fasilitas berlebihan yang berbeda dengan standar sel lain di dalam Lapas Sukamiskin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.