Tito Karnavian Usulkan Adanya UU Perlindungan Penegak Hukum

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengusulkan agar dibuat Undang-Undang Perlindungan Penegak Hukum. Hal itu ia utarakan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Baca juga: Fahri Hamzah: PKS Memang Sudah Innalillahi....

    Menurut Tito Karnavian, UUD itu penting guna mengatur hak dan perlindungan bagi penegak hukum. Akan ada pengawalan bagi penegak hukum yang memiliki risiko dalam pelaksanaan tugas.

    “Ancaman yang lebih berat bagi setiap orang yang melakukan kekerasan kepada petugas hukum yang sedang melaksanakan tugasnya,” kata Tito Karnavian di gedung DPR-MPR, Jakarta Selatan, 19 Juli 2018.

    Selain itu, Tito Karnavianjuga meminta adanya rumah tahanan (rutan) khusus bagi penegak hukum. Ia melihat, jika rutan penegak hukum digabungkan bersama para narapidana akan berbahaya.

    “Bisa menjadi sasaran balas dendam. Sudah banyak kejadiannya,” ujar Tito Karnavian. Ia pun berharap idenya ini bisa segera terealisasikan.

    "Mohon nanti dipikirkan bersama untuk buatkan Undang-Undang khusus ini," kata Tito Karnavian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.