Mendagri Berharap KPK Percepat Proses Hukum Bupati Tulungagung

Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. Dalam pertemuan ini, KPK berharap empat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang ditunjuk Kemendagri bisa menindaklanjuti kerja pencegahan KPK, khususnya dalam mengatasi kerawanan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses hukum Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo yang pada pilkada 2018 unggul berdasarkan hasil hitung cepat.

"Saya sebagai Mendagri hanya mengharapkan mengimbau tanpa intervensi kepada KPK khususnya untuk mempercepat proses persidangan," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin, 2 Juli 2018.

Baca: Margiono Belum Mengaku Kalah di Pilkada Tulungagung

Menurut Tjahjo, status Syahri dalam perkara hukum yang sedang dihadapinya itu akan menentukan pelantikan bupati inkumben itu sebagai bupati terpilih. Pemerintah tidak akan melantik Syahri jika statusnya telah berkekuatan hukum tetap. "Mudah-mudahan pada saat pelantikan sudah klir semua lah. Kan enggak enak harus melantik di Lembaga Pemasyarakatan (LP)," kata dia.

Pada 8 Juni lalu, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Suap kepada dua kepala daerah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2018. KPK menyita tiga kardus berisi uang Rp 2,5 miliar dari kasus ini.

Baca: Ditahan KPK, Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung

Sementara itu, dalam pilkada 2018, Syahri unggul atas lawannya, Margiono. Hasil penghitungan suara sementara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Tulungagung, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo meraih perolehan 60,1 persen. Sedangkan rivalnya, pasangan Margiono-Eko Prisdianto, hanya mengumpulkan 39,9 persen suara.

Tjahjo mengatakan pemerintah tetap akan berpegang pada undang-undang dan hukum yang ada. Pemerintah tetap akan melantik Syahri Mulyo sampai statusnya berkekuatan hukum tetap. "Sepanjang belum berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding, ya tetap dilantik," ucapnya. "Begitu nanti ada nanti keputusan hukum tetap, langsung kami batalkan."






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

7 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

9 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

9 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

10 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

11 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

12 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

12 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.