TEMPO.CO, Jakarta - Sikap TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2018 menuai polemik. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut TNI, Polri, dan BIN tidak bersikap netral dalam ajang demokrasi itu.
Baca: Pilkada 2018, 69 TPS Mesti Jalani Pemungutan Suara Ulang
Dalam jajak pendapat yang digelar tempo.co, sikap TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 cukup mendapat perhatian besar pembaca. Namun, pembaca terbelah soal sikap TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada tersebut
Pada jajak pendapat yang berlangsung sejak 25 Juni hingga 2 Juli 2018, ada 1.184 pembaca tempo.co yang memberikan suara mereka terhadap persoalan ini. Sebanyak 627 orang (52,96 persen) menilai TNI dan Polri netral. Sementara 518 orang (43,75 persen) menganggap institusi itu tidak netral, sedangkan sisanya sebanyak 39 orang (3,29 persen) mengaku tidak tahu.
Sebelumnya Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.
Penyataannya tersebut diungkapkan kepada awak media saat melakukan konferensi pers terkait kunjungannya dalam acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sabtu 23 Juni 2018.
“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY di Bogor, Sabtu 23 Juni 2018.
SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan, proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan.
“Selama masa kampanye, calon wagub ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.
Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun, lanjut SBY, namanya sempat disebut oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui.
Kepala Staf Presidenan Moeldoko membantah tudingan SBY tersebut. Moeldoko mengatakan netralitas ketiga lembaga tersebut sudah sangat teruji. "Saya bisa menjamin netralitas TNI, Polri, masih," kata dia di kantornya, Jakarta pada Senin, 25 Juni 2018.
Ia juga memastikan pemerintah tidak memberi perintah khusus kepada lembaga negara tersebut untuk memihak kepada pihak tertentu dalam Pilkada 2018. "Tidak ada kebijakan presiden dan seluruh jajaran di bawahnya untuk mempengaruhi TNI dan Polri untuk tidak netral," kata Moeldoko.
