Pilpres 2019, PDIP: Ada yang Ingin Memecah Jokowi dengan Koalisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas calon wakil presiden. Istana Batu Tulis, Bogor, Selasa, 12 Juni 2018. Dok. Istimewa

    Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas calon wakil presiden. Istana Batu Tulis, Bogor, Selasa, 12 Juni 2018. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan banyak kelompok yang ingin memecah koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada pemilihan presiden atau pilpres 2019. "Bahkan ingin memecah hubungan PDIP dengan Pak Jokowi," ucap Eriko di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jumat, 29 Juni 2018.

    Baca: Khofifah Bakal Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Bagaimana Reaksi PDIP?

    Untungnya, ujar Eriko, kelompok-kelompok ini tidak berhasil merusak hubungan Jokowi dengan partai koalisi. Eriko menilai upaya memecah belah koalisi ini merupakan hal wajar. Sebab, elektabilitas partai yang mendukung Jokowi pada pemilihan presiden 2019 memang cukup baik.

    Hingga saat ini, beberapa partai memang sudah mendeklarasikan diri bakal mendukung Jokowi dalam pilpres 2019. Selain PDIP, partai yang sudah mendeklarasikan bakal mengusung Jokowi adalah Partai Golongan Karya, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

    Simak juga: Fadli Zon Sebut JK King Maker Pilpres 2019.

    Eriko menuturkan, saat ini, partai-partai tersebut masih konsisten mendukung Jokowi. Namun, ucap Eriko, PDIP siap dengan kemungkinan partai koalisi memiliki strategi lain ke depan "Kan, boleh saja, tidak ada larangan. Berubah strategi itu bergantung pada masing-masing partai," katanya. "Tapi, yang pasti, PDIP konsisten dengan Pak Jokowi."

    Baca: Tjahjo Sebut Pilkada 2018 Rasa Pilpres 2019.

    Beberapa pengamat menyebutkan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak bakal memunculkan koalisi baru. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menuturkan pilkada serentak berpeluang memunculkan calon presiden alias capres selain Jokowi dan Prabowo dalam pilpres 2019. Dia berujar, peluang ini bisa terjadi bila partai di luar koalisi pendukung Jokowi  memenangi pilkada di sejumlah provinsi berpopulasi banyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.