Soal Video PSI, Partai Berkarya: Anak-anak Kecil Itu...

TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Berkarya geram pasca Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menayangkan video dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa Orde Baru semasa Presiden Soeharto menjabat.

"Kebaikan di jaman Pak Harto, jangan di-nothing-kan, dihina, dicerca oleh anak-anak kecil itu," ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso di sela rapat konsolidasi Partai Berkarya di Museum HM Soeharto Kemusuk Bantul Yogyakarta Senin sore 11 Juni 2018.

Baca juga: Priyo Budi: Bakal Ada Bedol Desa dari Golkar ke Partai Berkarya

Priyo menutukan, kegeraman Partai Berkarya atas video yang telah viral itu terlebih karena kontennya membandingkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan masa Soeharto.

"Video itu memuja-muji putra putri Pak Jokowi, dengan cara menista putra putri Pak Harto," ujar Priyo.

Priyo pun curiga motif pembuatan video itu dan aktor di belakangnya. "Pertanyaannya, apakah video seperti ini direstui Pak Jokowi, apakah kampanye seperti ini yang mereka halalkan? Kami ngga terima, coba lihat video PSI itu," ujar eks politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Priyo Budi: Di Mata Partai Berkarya, Soeharto Layaknya Bung Karno

Priyo menyayangkan jika pembuatan video itu memang jadi cara pendukung Jokowi memoles citra presiden yang diusungnya.

"Kalau caranya memoles citra presidennya memang dengan seperti itu, kami akan serang balik," ujarnya.

Namun Priyo menegaskan saat ini belum ada rencana hukum Partai Berkarya untuk memproses video PSI itu. Pihaknya masih tahap memperingatkan.

Baca juga: Priyo: Politikus akan Pindah ke Partai Berkarya, Asalnya dari...

"Soalnya selama ini kami juga tak pernah menyerang PSI, apakah partai itu bikinan penguasa, apakah di belakangnya ada cukong-cukong besar, itu haknya dan kami nggak utak utik," ujarnya.

Sebelumnya PSI menayangkan video peringatan 20 tahun reformasi dengan tanda pagar #Mei98JanganLagi. Video itu memuat dugaan pelanggaran HAM, penculikan aktivis, korupsi, dan pengekangan kebebasan pers selama masa Presiden Soeharto.