Gelar Musyawarah Ulama, PPP Bahas Kriteria Calon Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam kunjungannya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 3 Februari 2018. Jokowi tampil kompak mengenakan sarung bersama Romahurmuziy. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam kunjungannya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 3 Februari 2018. Jokowi tampil kompak mengenakan sarung bersama Romahurmuziy. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, JakartaPartai Persatuan Pembangunan atau PPP hari ini menggelar Musyawarah Nasional Ulama kedua di Semarang, Jawa Tengah. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Mustaqim, salah satu tujuan acara ini adalah merumuskan kriteria calon presiden menurut pemikiran ulama se-Indonesia.

    "Dalam agenda Munas Ulama kedua, akan ada pembahasan dengan meminta pandangan ulama soal bagaimana pemimpin secara Islam agar tidak keluar dari tuntunan Islam. Kami sejak pilkada DKI dikatakan sebagai partai yang jauh dari ulama. Besok, kami buktikan bahwa kami sangat proulama," ujar Mustaqim di Hotel Patrajasa, Kamis, 12 April 2018.

    Baca juga: Kata Rommy PPP, Jokowi Kampanye Naik Angkot Juga Enggak Masalah

    Munas Ulama, ucap Mustaqim, akan memberikan dua arahan. Pertama, Komisi Majelis Syariah yang akan memberikan panduan konkret kriteria pemimpin di Indonesia berupa fatwa. Kedua, komisi yang sama memberikan rekomendasi berupa keputusan tausiyah. Hasil tersebut akan menjadi rekomendasi bagi PPP untuk bertindak soal apa saja kriteria pemimpin yang ideal menurut ulama.

    "Tidak merujuk pada nama, tapi kriteria yang semestinya dijalankan. Sifatnya mempertegas peran ulama dalam memperkuat NKRI dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin," tutur Mustaqim.

    Mustaqim mengatakan salah satu alasan Munas Ulama kedua harus segera digelar adalah adanya isu perpecahan bangsa. Di era kecanggihan teknologi, banyak tindakan memerangi hoax yang menimbulkan konflik dan eskalasi disparitas yang tinggi di tengah masyarakat. Hal itulah yang kemudian membuat ulama harus menurunkan idenya untuk menangkal tindakan negatif yang bisa saja dicegah.

    Baca juga: PPP Sebut Dua Partai Lagi Gabung Dukung Jokowi

    "PPP selaku partai yang berazas ideologi agama Islam memiliki kewajiban moral dan etika untuk berkontribusi positif memberikan panduan setahun ke depan. Kita tahu akan melakukan hajat politik besar pada 2019," ujar Mustaqim.

    Hadirnya ulama besar, kata Mustaqim, dianggap menjadi bagian transformasi yang tepat dan bisa mencegah gejolak yang kini timbul di tengah masyarakat. Pemikiran Islam yang modern dibutuhkan dengan kondisi bangsa yang terus mengalami dinamika.

    Mustaqim memastikan para ulama hadir sebagai individu yang independen. Kegiatan Munas Ulama menjadi salah satu rangkaian acara puncak hari lahir (harlah) PPP ke-45.

    Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara puncak harlah PPP ke-45 yang dihadiri 160 ulama dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir semua perwakilan majelis syariah dari DPP, DPW, dan DPC PPP serta pemimpin pondok pesantren se-Indonesia.


  • PPP
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.