TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 24 April lalu. Salah satu topik yang menjadi perbincangan publik setelah penetapan itu adalah soal wacana penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40 di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wacana tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Ada yang setuju dengan wacana itu, ada pula yang menentang.
1. Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Kalau Ada Keperluan Mungkin Bisa
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan wacana penambahan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo memungkinkan. Menurut dia, yang paling penting komposisi pembantu presiden itu diisi oleh para profesional.
Ma'ruf menyebutkan sebetulnya jumlah 34 menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini cukup ideal. Namun, kata dia, jumlah itu bisa saja berubah.
“Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih daripada itu,” kata Ma’ruf, dikutip dari keterangan video Sekretariat Wakil Presiden pada Selasa, 7 Mei 2024.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini hanya menekankan yang paling penting para menteri baik dari kalangan partai maupun non-partai harus bekerja profesional.
2. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman: Semakin Banyak Semakin Bagus
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai sesuatu yang bagus.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," kata pria yang akrab disapa Habib itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Alasannya, kata dia, Indonesia adalah negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya mengakomodasi kepentingan politik. "Ya, itulah kesalahan cara berpikir, tapi enggak apa-apa jadi masukan bagi kami," ucapnya.
