Soal Capres, Prabowo: Deklarasi Itu kalau Sudah Ada Tiket...

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Ade Ridwan

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan tidak akan mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden pada 11 April 2018. Ia tak akan mendeklarasikan pencalonan saat Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra menjelang Pemilihan Umum 2019.

    Prabowo menyatakan ingin memastikan persyaratan pencalonannya sebagai presiden terpenuhi. "Deklarasi itu kalau sudah ada tiket, ini kan belum ada tiket, dan juga belum tentu, situasi masih bisa berkembang," kata Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

    Baca juga: Kata Fadli Zon Soal Kegamangan Prabowo Maju Capres

    Prabowo, mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus itu, menyatakan akan mendeklarasikan calon presiden dari Gerindra menjelang masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada 4 Agustus 2018. "Ya kita berpikir positif, sabar-sabarlah, kita cari yang terbaik," ujarnya.

    Prabowo Subianto dijagokan Partai Gerindra untuk menjadi penantang Joko Widodo, calon presiden inkumben yang resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, deklarasi tak kunjung dilakukan lantaran Partai Gerindra masih ingin memantapkan koalisi partai pengusung.

    Baca juga: Sandiaga Pimpin Tim Internal untuk Persiapan Deklarasi Prabowo

    Sejauh ini, Partai Gerindra kemungkinan bakal berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan partainya masih memantapkan koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen suara kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. "Insya Allah, Pak Prabowo hampir pasti maju menjadi calon presiden dengan koalisi yang terbatas," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.