Soal Poros Ketiga untuk Pilpres, Berikut Saran Pengamat Pemilu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muhaimin masih menunggu pertimbangan para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama untuk menentukan sikap.

    Muhaimin masih menunggu pertimbangan para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama untuk menentukan sikap.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pemilu Girindra Sandino mengatakan syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) poros baru untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus figur yang menjadi magnet politik. Ia menilai Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum memenuhi kriteria capres. “Lebih baik jadi cawapres,” ujar kata Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu itu di Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.

    Girindra menyarankan partai yang ingin membentuk poros baru memilih  orang di luar partai seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Baca:
    Demokrat, PAN, PKB Matangkan Poros Ketiga ...
    PAN: Peluang Poros Baru Pilpres 2019 Masih ...

    Partai Demokrat menyatakan akan membentuk poros baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional untuk mengusung kandidat calon presiden selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

    Girindra mengatakan wacana membentuk poros baru yang digawangi Partai Demokrat itu dapat menjadi alternatif pemusnah kejenuhan politik. “Ini pemusnah kejenuhan. PKB dan PAN sudah menuju ke arah itu.” Ia membenarkan arah politik PKB dan PAN sebagai alternatif untuk rakyat.

    Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengatakan pemilik elektabilitas tertinggi yang bisa dijadikan tokoh alternatif dari partainya adalah Agus Harimurti. “Tapi kami tak mau terburu-buru, karena politik sangat dinamis,” ujar Amir.

    Baca juga: PKB: Ada Peluang Poros Baru Dibentuk dari ...

    Lobi antarpartai untuk menyiapkan pemilihan presiden semakin kencang menjelang pembukaan pendaftaran calon pada awal Agustus mendatang. Terlebih Mahkamah Konstitusi menguatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Sejauh ini, lima dari tujuh partai pendukung pemerintah telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. PKB dan PAN belum menentukan sikap. Di luar kubu pemerintah, Partai Gerindra merencanakan pencalonan kembali ketua umum mereka, Prabowo Subianto. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera lamat-lamat mendukung rencana poros ketiga dalam Pilpres 2019.


    RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.