Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden (Pilpres), legislatif, dan dewan perwakilan daerah, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024. Dalam pengumuman tersebut oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, PDIP diumumkan sebagai pemenangnya.

PDIP berhasil meraih 25.387.279 suara, diikuti oleh Golkar dengan 23.208.654 suara, dan Gerindra dengan 20.071.708 suara. Jumlah total suara sah secara nasional untuk Pileg 2024 adalah 151.796.631.

KPU memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak setuju atau ingin mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai prosedur, KPU memberikan waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil rekapitulasi. Jika tidak ada gugatan ke MK, maka pada tanggal 23 Maret 2024, KPU akan menetapkan hasil Pileg.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons keputusan KPU dengan rencana mengajukan gugatan ke MK karena PPP tidak berhasil lolos ke Senayan. PPP tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen dengan hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Muhammad Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, mengklaim bahwa suara partainya tergerus di beberapa daerah pemilihan setelah hari pencoblosan pada 14 Februari. Dia mengatakan bahwa berdasarkan data internal partai, suara PPP sebenarnya melampaui 4 persen.

Selain PPP, Partai Perindo juga menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK sebagai respons terhadap hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP Perindo, Ahmad Rofiq, menyatakan bahwa MK adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu. Dia juga menolak hasil pleno rekapitulasi KPU RI.

MK sebelumnya telah menangani 260 perkara perselisihan suara DPR, DPRD, dan DPD pada Pileg 2019. Dari 260 perkara tersebut, hanya 12 yang dikabulkan oleh MK. Sidang terakhir untuk pembacaan putusan seluruh perkara sengketa hasil Pileg 2019 digelar pada Jumat, 9 Agustus 2019.

Sementara itu, putusan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Sengketa Pilpres 2024 dibacakan MK pada Senin, 22 April 2024. PHPU pernah terjadi pada 2014 dan 2019.

Pada Pilpres 2014 kala itu diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), dan pasangan nomor urut 02, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokow-JK).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil dari Pemilihan Presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 menunjukkan bahwa Jokowi-JK berhasil meraih kemenangan dengan persentase 53,15 persen, sedangkan Prabowo-Hatta kalah dengan perolehan suara sebesar 46,85 persen.

Tidak menerima hasil tersebut, pasangan Prabowo-Hatta kemudian mengajukan beberapa gugatan baik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai masalah yang diangkat termasuk isu seputar Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dianggap berjumlah sangat besar, dugaan bahwa KPU tidak mengikuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), permasalahan terkait sistem noken di Papua, serta tuduhan pengalihan suara dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2.

Selain itu, ada juga perdebatan tentang data perolehan suara 0 persen, ketidakperhatian terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM), serta tindakan KPU membuka kotak suara dalam rangka mengumpulkan bukti untuk persidangan di MK.

Sidang putusan atas semua gugatan ini diadakan pada Kamis, 21 Agustus 2014. Ketua MK, Hamdan Zoelva, mengungkapkan bahwa putusan hakim konstitusi terdiri dari 4.390 halaman, tetapi hanya 400 halaman yang dibacakan secara langsung. Sidang tersebut berlangsung dari pukul 14.30 WIB hingga pukul 21.50 WIB dan memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Prabowo-Hatta.

PHPU juga terjadi pada Pilpres 2019. Kala itu Pilpres diikuti oleh Prabowo dan Jokowi. Jokowi – Ma’ruf Amin saat itu menang dengan 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi 44,50 persen.

Prabowo tak menerima hasil Pemilihan Presiden 2019. Prabowo-Sandi kemudian mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan KPU sebagai pihak yang dimohonkan. Sidang untuk kasus ini dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019, dan berlangsung selama 14 hari kerja. Mereka menuduh adanya kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019.

Sidang untuk menentukan putusan atas sengketa Pilpres 2019 diadakan pada Kamis, 27 Juni 2019. MK pada saat itu menyatakan menolak seluruh permohonan gugatan PHPU 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. Keputusan itu tertulis dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

ANANDA BINTANG I  HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  SAPTO YUNUS

Pilihan Editor: Pengamat Politik Unair Soal Gugatan Sengketa Pilpres, Hasil Jika  Berdasarkan Bukti Hukum dan Unsur Tekanan Politik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

20 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

29 menit lalu

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Randy
Jokowi Bakal Buka Piala Presiden 2024 Hari Ini

Presiden Jokowi akan membuka turnamen sepak bola Piala Presiden 2024 pada hari ini.


Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

50 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

Dengan harga per porsi Rp9 ribu, program makan bergizi gratis bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau 36 juta siswa jika Rp7.500


Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

1 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin yang legowo. Ia menilai cara Jokowi patut dicontoh.


Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa
Wamentan Sudaryono soal Food Estate: Itu Salah Satu, Bukan Satu-satunya..

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono angkat bicara soal lumbung pangan atau food estate.


Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

1 jam lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Ini Pernyataan Pertama 3 Wakil Menteri Baru setelah Dilantik Jokowi

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Wamen Investasi Yuliot Tanjung dilantik Presiden Jokowi


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

1 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

2 jam lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

2 jam lalu

Ki-Ka. Yuliot Tanjung saat dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi, Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

2 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.