Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

image-gnews
Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 tingkat nasional tinggal menghitung hari, yakni Rabu lusa, 20 Maret 2024. Bagaimana 5 tahun sebelumnya di Pilpres 2019?

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan bila proses rekapitulasi tak rampung tepat waktu, anggota KPU RI dapat dipidana karena melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

“Tanggal 20 Maret (2024) harus sudah selesai,” kata dia dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, Rabu, 13 Maret 2024.

Dikatahui Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming berhasil memperoleh suara terbanyak Pilpres 2024 berdasarkan lembaga survei yang melakukan Quick Count.  Padahal di Pilpres sebelumnya, Prabowo merupakan saingan dari ayah Gibran, Jokowi.

Bahkan, persaingan Prabowo-Jokowi memperebutkan suara rakyat agar menjadi Presiden Indonesia terjadi selama dua periode Pilpres, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. 

Kilas Balik Pengumuman Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 

1. Pengumuman Pilpres 2014 

Komisi Pemilihan Umum atau KPU  menggelar penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada hari Selasa, 22 Juli 2014 pukul empat sore di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. 

Diketahui, pada Pilpres 2014 ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau paslon, yakni Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pasangan Prabowo-Hatta nomor urut 01, sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla nomor urut 02.

Berdasarkan hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi suara nasional oleh KPU, menetapkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.997.833 suara atau setara 53.15 persen. Pasangan ini mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa yang mendapatkan suara sebanyak 62.576.444 atau sekitar 46,85 persen. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ini mempunyai selisih sebesar 8.421.389 suara.

Namun, saat pengumuman hasil rekapitulasi nasional berlangsung, hanya dihadiri pasangan calon presiden nomor urut 02, Jokowi-Jusuf Kalla. Sementara itu, Prabowo-Hatta Rajasa menolak untuk hadir. Bahkan, Prabowo-Hatta juga sempat menolak pelaksanaan Pilpres 2014 karena dinilai cacat hukum. 

“Kami Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian, kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung,” kata Prabowo, pada 22 Juli 2014, sebelum pengumuman hasil Pilpres 2014 yang dilakukan sore hari.

2. Pengumuman Pilpres 2019 

Pada Pilpres 2019, mempertemukan kembali Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 01, dan Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilu 2019, KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dari 34 provinsi dan 130 PPLN untuk Pilpres 2019, di Jakarta, pada Selasa, 21 Mei 2019.  Berbeda dengan Pilpres 2014, pengumuman rekapitulasi suara untuk Pilpres 2019 dilakukan pada waktu dini hari atau tengah malam. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi saat itu.

Dari hasil rekapitulasi itu, KPU menetapkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pemenang dengan perolehan 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sementara itu, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Adapun total jumlah sah pada Pemilu 2019 mencapai 154.257.601.

Setelah pengumuman selesai, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melayangkan protes kepada KPU. Prabowo menilai pengumuman perolehan suara Pemilu 2019 yang berlangsung dini hari itu janggal. 

Menurut Prabowo, penetapan itu dilakukan KPU menjelang pukul 02.00 pagi saat masih sunyi senyap. Ia berujar bahwa di waktu tersebut orang-orang sedang terlelap, tetapi ada juga yang bahkan belum tidur. 

"Tadi pagi jam sekitar jam 2 pagi senyap senyap begitu, hehehe, di saat orang-orang masih tidur atau belum tidur sama sekali," kata Prabowo dalam jumpa pers di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemilihan waktu penetapan hasil rekapitulasi pada dini hari itu ganjil. Dia beranggapan pengumuman semacam itu lazimnya pada siang hari. 

"Biasanya kan siang atau pagi begitu lho. Itu janggal kan, dipaksakan jam satu kira-kira begitu, janggal bin ganjil," kata Dahnil secara terpisah.

Kubu 02 juga saat itu menolak hasil penghitungan suara oleh KPU. Prabowo yang dalam jumpa pers yang didampingi Sandiaga Uno mengatakan, mereka menolak penetapan oleh KPU lantaran ada kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Pemilu 2019. 

"Kami pihak pasangan calon 02 menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 pada dini hari tadi," kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkit bahwa kubunya telah membeberkan temuan kecurangan Pilpres 2019 itu pada Selasa, 14 Mei 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Untuk menyikapi itu, BPN 02 akhirnya menempuh jalan konstitsional dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

KAKAK INDRA PURNAMA | RACHEL FARAHDIBA R  | PRIO HARI KRISTANTO | BUDIARTI UTAMI PUTRI
Pilihan editor: Kompetitor Jadi Kolaborator Kilas Balik Persaingan Prabowo Jokowi Saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

11 menit lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

13 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

15 jam lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

17 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

17 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

23 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

2 hari lalu

Berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik kerap berulang dalam setiap pemilihan. Hambatan tersebut kembali membayangi pilkada 2024.
KPU di Daerah Khawatir Kendala Logistik Pemilu Ancam Pelaksanaan Pilkada 2024

KPU daerah mengkhawatirkan berbagai kendala dalam pengadaan hingga distribusi logistik pemilu akan berulang di pilkada 2024.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

2 hari lalu

Petugas PPK bersama sejumlah saksi melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kecamatan di salah satu gudang logistik KPU Kota Bandung di Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat, 19 Februari 2024. Para saksi dan petugas melakukan verifikasi ulang terkait jumlah pemilih dan suara di TPS secara manual untuk menghindari kesalahan sistem di aplikasi Sirekap yang gagal membaca data jumlah suara masuk. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

KPU menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat suara, yang menjadi salah satu logistik pemilu untuk Pilkada 2024.