Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB: Ada Peluang Poros Baru Dibentuk dari Koalisi Partai Islam

image-gnews
KH.Abdul Aziz Mansyur, Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy ketika membacakan baiat bagi caleg PKB di Jakarta. Minggu (7/9). ANTARA/Salis Akbar
KH.Abdul Aziz Mansyur, Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy ketika membacakan baiat bagi caleg PKB di Jakarta. Minggu (7/9). ANTARA/Salis Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan poros baru menjelang Pemilihan Umum 2019 mungkin dibentuk. Meski belum ada penjajakan antar partai, kata dia, poros baru kemungkinan dibentuk dengan partai berbasis massa Islam.

"Saya menilai yang ada peluang itu bergabungnya partai-partai Islam yang tersisa di luar PPP. PPP sudah declare akan bersama pak Jokowi," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 6 Maret 2018.

Baca: Tak Ingin Ada Calon Tunggal, PAN Isyaratkan Berpaling dari Jokowi

Lukman berpendapat gabungan partai berbasis massa Islam, yaitu PKB, PKS, dan PAN memiliki kesamaan psikologis dan emosional dalam pembuatan kesepakatan. "Walaupun sulit," ujarnya. Meski begitu, ia menilai peluang koalisi partai berbasis Islam tetap ada.

Lukman mengatakan belum ada pembahasan untuk membangun koalisi poros ketiga untuk berduel dengan koalisi partai pendukung Jokowi. PKB, kata dia, sedang membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk menghadapi kemungkinan tersebut. "Saya kira belum dibangun, karena posisi cak Imin dengan Jokowi ini masih bagus," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: PAN Wacanakan Bentuk Poros Ketiga dalam Pilpres 2019

Kemungkinan adanya poros baru koalisi dalam Pemilihan Umum 2019 juga diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Ia mengatakan adanya kemungkinan poros baru karena masih ada lima partai politik yang belum menentukan sikap untuk bergabung dengan koalisi pemerintah atau koalisi oposisi yang dimotori Partai Gerindra.

Yandri mengakui koalisi poros baru tersebut sulit tercapai lantaran belum ada sikap yang jelas dari lima partai politik yang belum menentukan sikap dalam pemilu 2019. Kemungkinannya, bergabung dengan koalisi Jokowi, bergabung dengan koalisi oposisi, atau mengusung calon alternatif dengan koalisi baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

4 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

1 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

2 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


PKB Sebut Hak Angket Penting untuk Partai Pengusung Prabowo Lepas dari Bayangan Jokowi

3 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
PKB Sebut Hak Angket Penting untuk Partai Pengusung Prabowo Lepas dari Bayangan Jokowi

PKB mengungkap setiap partai politik memiliki kepentingan dalam mendukung atau menentang hak angket untuk kepentingan politik masing-masing.


AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

3 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
AHY Sebut Bisa Hancur Lebur Jika Masih Bersama Koalisi Perubahan, Begini Peristiwa Hengkangnya

Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersyukur memilih hengkang dari Koaliasi Perubahan yang mengusung Anies Bawedan, pindah ke koalisi Prabowo-Gibran.


Nasdem dan PKB Balas Sindiran AHY soal Partai Pemerintah Rasa Oposisi dan Hancur di Koalisi Lama

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Nasdem dan PKB Balas Sindiran AHY soal Partai Pemerintah Rasa Oposisi dan Hancur di Koalisi Lama

Pernyataan AHY yang dianggap menyindir partai di Koalisi Perubahan mendapat respons dari NasDem dan PKB. Apa responsnya?


Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

5 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Politik Unand Sebut 2 Tujuan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Salah Satunya sebagai Posisi Tawar

Pengamat politik Unand sebut 2 kemungkinan tujuan hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satunya bargaining power merapat ke Prabowo-Gibran


Tanggapi AHY Soal Hancur Lebur Jika Masih di Koalisi Perubahan, PKB: Suara Kami Malah Meningkat

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi dengan Kiai dan Bu Nyai se-Jawa Timur bagian barat di Pondok Pesantren Al Aqobah 4 Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahad, 10 September 2023. Silaturahmi itu untuk meminta restu Kiai di Jawa Timur dan menyatukan dukungan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. ANTARA/Syaiful Arif
Tanggapi AHY Soal Hancur Lebur Jika Masih di Koalisi Perubahan, PKB: Suara Kami Malah Meningkat

Respons PKB soal pernyataan AHY yang menyebut, jika Demokrat masih di Koalisi Perubahan, kemungkinan sudah hancur lebur.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

6 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu Diduga Layu Sebelum Berkembang di DPR Usai Surya Paloh Bertemu Prabowo

Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto diduga untuk meredam rencana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR.